Kasus yang ada di Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro masih didomunasi perkara perceraian, baik gugat atau pun talak. Setidaknya dalam kurun waktu 11 bulan pada tahun 2018 ini ada sekitar 2000 kasus lebih. Tentu angka tersebut cukup fantastis.
Ternyata kesejahteraan saat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tak lantas membuat hubungan keluarga harmonis. Terbukti, sejak bulan Januari hingga September 2018 ini puluhan PNS mengajukan kasus perceraian ke Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro.
Pengajuan perceraian dilingkup Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro hingga bulan November 2018 tercatat ada 6 perkara yang masih ditangani. Hingga kini masih dalam proses mediasi dan pembinaan dari Dinas terkait.
Satu dari 14 berkas pengajuan perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemkab Bojonegroro ditolak oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bojonegoro. Sebab, tidak memenuhi unsur dalam perceraian.
Banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mengurus proses perceraian di kantor inspektorat Bojonegoro.
Garwo (Sigaraning Nyowo, jawa,red) atau bahasa indonesia adalah belahan jiwa itu di dalam berumah tangga benar adanya. Sebab, Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang jauh dari keluarga akhirnya memilih untuk bercerai.
Kasus perceraian di Kabupaten Bojonegoro kian marak. Bahkan, dalam kurun waktu 8 bulan yaitu Januari-Agustus 2018 perceraian 1.716 kasus.
Momen lebaran Idul Fitri seyogyanya digunakan untuk memeper erat talisiturahmi dengan keluarga. Nyatanya, setelah lebaran banyak terjadi perceraian.
Banyaknya cerai gugat (cerai atas permintaan istri), yang ada di Kabupaten Bojonegoro perlu menjadi catatan tersendiri. Sebab, para suami tak bisa sewenang-wenang kepada istri.
Meski indeks kemiskinan Kabupaten Bojonegoro sudah mengalami tren turun, bahkan pada tahun 2017 lalu Kota Ledre keluar dari 10 besar kabupaten berpradikat termiskin se-Jawa Timur.