Sebanyak 596 buruh pabrik rokok di Mitra Produksi Sigaret (MPS) Padangan, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, harus menelan pil pahit. Sebab, mereka terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang disebabkan produksi menurun.
8,5 Juta Batang Rokok Ilegal Dimusnahkan, Total Rp12,6 Miliar
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terus mengoptimalkan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk mendukung program strategis, termasuk pemberantasan rokok ilegal.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kembali menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau atau (BLT DBHCT) dan Bantuan Sosial Penanganan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023.
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menetapkan kebijakan tarif cukai hasil tembakau (CHT) mulai 1 Januari 2022 dengan kenaikan rata-rata 12 persen.
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kabupaten Bojonegoro, berhasil mengamankan sebanyak 291.216 batang rokok ilegal selama tahun 2019. Tak hanya itu, satu tersangka pengedar rokok ilegal juga telah mendapatkan ketetapan hukum dari institusi pengadilan.
Peredaran rokok ilegal dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) jadi ancaman pengusaha rokok, setelah pemerintahan secara resmi menaikkan tarif cukai rokok sebesar 23% dan harga jual eceran (HJE) sebesar 35% mulai 1 Januari 2020.
Rencana pemerintah yang akan akan memberlakukan cukai untuk rokok elektrik (vape/e-sigaret) sebesar 57% dari harga jual eceran (HJE) per 1 Juli 2018 mendatang, membuat sejumlah konsumen rokok elektrik itu was-was. Harga perasa untuk rokok modern tersebut dipastikan bisa naik mulai harga Rp400.000 sampai Rp500.000 perbotolnya. Salah satu konsumen rokok e