Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melaunching Gerakan Desa Rasa Kota, Selasa (27/2/ 2018). Bertempat di Pendopo Malowopati Bojonegoro, hadir pada kesempatan itu, Kepala Desa, Camat, serta Kepala Sekolah se Bojonegoro dan perwakilan operator lapangan Migas Banyuurip, Exxonmobil Cepu Limited (EMCL).
Guna memberi kenyamanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melaunching 'Gerakan Desa Rasa Kota' di Pendopo Malowopati Bojonegoro, Selasa (27/2/2018).
Secara geografis, Kabupaten Bojonegoro yang memiliki luas wilayah mencapai 230.706 Ha, potensial sekali untuk menggerakkan literasi ditingkat pedesaan. Bagaimana tidak, berdasarkan data bojonegorokab.go.id, tahun 2016 saja secara administratif Bojonegoro memiliki 28 kecamatan, 419 desa dan 11 kelurahan. Maka jelas, banyaknya desa yang dalam perkembangannya bisa bertambah perlu dibranding dari sisi literasi. Sehingga, walau terlihat orang desa, melainkan pemahaman wawasan luar perlu ditunjang seiring dengan gerakan literasi nasional (GLN) yang tahun 2017 lalu dicanangkan oleh Kemendikbud.
Setelah penertiban Alat Peraga Kampanye (APK), belum ada pemasangan lagi meskipun memasuki masa kampanye. Pasalnya, pemasangan APK menunggu kepastian Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro.
Parade drumband di ulang tahun SMPN Kanor, Sabtu (24/2/2018), diikuti puluhan peserta dari berbagai Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang ikut ambil bagian untuk berkompetisi.
Sebagai bentuk solidaritas terhadap korban banjir di wilayah selatan Kabupaten Bojonegoro, Kamis (22/2/2018),Pimpinan Daerah Kolektif (PDK) Kosgoro (Organisasi Serbaguna Gotong Royong) 1957 Kabupaten Bojonegoro langsung mendistribusikan bantuan.
Banjir akibat luapan air Kali Pacal juga menggenangi wilayah Kecamatan Sugihwaras tepatnya Desa Panemon yang mengakibatkan lumpuhnya beberapa akses jalan desa. Sejumlah rumah dan jalan poros desa setempat tergenang air.
Aparatur Pemerintah Desa (hasil pengisian perangkat desa yang digelar tahun 2017) ini mengikuti kegiatan pelatihan yang diadakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD), Senin (12/2/2018) di Pendopo Malowopati.
Perangkat desa baru yang sudah dilantik, mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas dan pemahaman tugas fungsinya di pemerintahan desa. Sehingga mengetahui tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai perangkat desa dalam membantu pemerintahan di desa.
Tidak sedikitnya dana yang dikelola oleh pemerintah desa, membuat banyak pendamping ditugaskan membantu penggunaan dana tersebut. Sehingga perlunya evaluasi untuk pendamping desa sangat dimungkinkan, terutama pihak kecamatan, karena banyaknya kepala desa di Kabupaten Bojonegoro yang tersandung hukum dugaan kasus korupsi dana di desa.