Proses pengisian perangkat desa serentak di Kabupaten Bojobegoro banyak menyisakan perdebatan, bahkan dinilai cacat hukum. Sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro berencana akan mengevaluasi Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2017 tentang perangkat desa.
Mundurnya dua pendamping desa di Tenaga Pendamping Profesional Masyarakat Desa (TPPMD) disayangkan Pendamping Ahli (PA) Kabupaten Bojonegoro. Sehingga tenaga pendamping di Kota Ledre itu akan memberikan masukan kepada koordinator Pendamping Wilayah (KPW) Jawa Timur.
Usai pengumuman untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) terpilih, beberapa pendamping desa profesional di Kabupaten Bojonegoro mengundurkan diri. Setidaknya ada dua orang Tenaga Pendamping Profesional Masyarakat Desa (TPPMD) atau pendamping desa yang memilih menjadi PPK dan Panwascam.
Terlalu berani apa yang diduga dilakukan oknum Pemerintahan Desa di wilayah timur Kabupaten Bojonegoro. Sebab, untuk alasan pelantikan, calon terpilih dimintai uang hingga lebih dari Rp50 juta.
Kontrak kerjasama pengisian perangkat desa serentak di Kabupaten Bojonegoro yang menggandeng pihak ketiga dari Universitas Negeri Semarang (UNNES), hanya berlangsung dua bulan. Walaupun begitu, jumlah kontrak totalnya mencapai Rp646,5 juta dan telah dibayar lunas.
eskipun proses seleksi pengisian perangkat desa serentak di Kabupaten Bojonegoro sudah masuk tahap akhir, namun kegaduhan masih saja terjadi. Pasca pertemuan bersama di ruang Paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro, Jum'at (3/11/2017), rencananya legislatif akan memfasilitasi pertemuan dengan pihak Universitas Negeri Semarang (Unnes) dan tim kabupaten.
Pasca pertemuan di ruang Paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro terkait pengisian perangkat desa serentak, belum semua desa melakukan pelantikan. Pasalnya Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) Cabang Bojonegoro menilai posisi Camat cukup urgen dalam menentukan hasil dari proses tes perangkat desa yang berlangsung 26 Oktober lalu.
Meskipun hasil tes pengisian perangkat desa serentak di Kabupaten Bojonegoro sudah diumumkan, tapi hingga kini pagelaran rekrutmen perangkat desa masih bergejolak. Pasalnya proses pengisian perangkat desa dinilai oleh Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bojonegoro banyak kejanggalan.
Mendapat nilai nol dalam hasil pengisian perangkat desa tidak bisa disalahkan sepenuhnya kepada peserta. Pasalnya para peserta mendapatkan informasi terkait kode soal saat sosialisasi sebelum pelaksanaan ujian perangkat desa serentak.
elalui surat resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, tertanggal 2 November 2017. Dalam nomor surat 005/560/412.050/2017 yang ditandatangani wakil ketua DPRD, Suyuthi, menerima aduan masyarakat terkait perangkat desa.