Berbagai persiapan ujian tulis pengisian perangkat desa di Bojonegoro terus dilakukan. Salah satunya adalah persiapan pemilihan tempat ujian dan pengamanan 419 ruang yang tersebar di 30 lokasi.
Setelah proses pembuatan soal dalam pelaksanaan pengisian perangkat desa serentak, rencananya naskah soal akan tiba di Polres Bojonegoro, Rabu (25/10/2017). Dalam perjalanan menuju Kota Ledre dikawal ketat para petugas.
Universitas Negeri Semarang (Unnes) berkomitmen menjaga kerahasiaan soal dan kunci jawaban, yang digunakan dalam seleksi calon perangkat desa serentak di Kabupaten Bojonegoro. Meskipun keseriusannya itu sebagai pihak ketiga sempat akan digoyahkan.
Sampai jelang pelaksanaan ujian perangkat desa serentak berlangsung, banyak pihak bertanya-tanya terkait dengan sosok Khamim. Sebab Sekretaris Desa (Sekdes) Sambiroto, Kecamatan Kapas, Bojonegoro itu juga Ketua Tim Pengisian Perangkat desa setempat.
Polemik mengenai kedatangan Asosiasi Kepala Desa (AKD) dan dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro ke Universitas Negeri Semarang (UNNES) masih bergulir. Dugaan ada hal yang kurang pantas dibuka pertama kali oleh Bupati Bojonegoro, Suyoto.
Riuh jelang ujian pengisian perangkat desa serentak se-Kabupaten Bojonegoro, makin terasa. Termasuk munculnya surat pernyataan Panitia Pengisian Perangkat se-Kecamatan Kepohbaru, terkait tuntutan transparansi.
Pengamanan untuk ujian pengisian perangkat desa serentak di Kabupaten Bojonegoro 26 Oktober mendatang tidak main-main. Polres Bojonegoro bahkan mengerahkan 343 polisi untuk menjaga agar kegiatan berjalan lancar. Hal itu disampaikan saat rapat bersama di Creative Room lantai 4 gedung baru Pemkab Bojonegoro.
Semakin mendekati ujian pengisian perangkat desa serentak se Kabupaten Bojonegoro, tim-tim di tingkat desa mulai risau. Apalagi, sistem sentralistik di kecamatan mengundang banyak tanda tanya dan kecurigaan. Belum lagi di tingkat kabupaten juga riuh.
Pelaksanaan ujian perangkat desa akan digelar serentak, nantinya akan dilaksanakan di sekolah masing-masing yang ada di kecamatan. Pelaksanaan ujian tersebut, minimal akan menggunakan satu SMP Negeri di tiap kecamatan.
Kedatangan tim evaluator pengisian perangkat desa yang mendatangi Universitas Negeri Semarang (UNNES), hanya Ketua Komisi A dan Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro. Padahal, dalam tim tersebut selain legislatif, juga ada IDFoS Indonesia dan Bojonegoro Institute. Namun kedatangan dua legislator tersebut bersama perwakilan Asosiasi Kepala Desa (AKD).