Meski sudah mulai diguyur hujan namun masih banyak warga di Kabupaten Bojonegoro terhadap yang mengalami kesulitan air. Hal ini membuat Maftukhan tergerak untuk membantu. Anggota komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro itu sudah beberapa hari ini membagikan air bersih kepada masyarakat yang kesulitan air.
Komitmen pemerintah dalam memajukan pendidikan terus dilakukan, sehingga Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro pada tahun 2020 akan diwujudkan Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah Bojonegoro (BOSDA). Hal itu diungkapkan dalam jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Bojonegoro, dalam rapat paripurna di gedung DPRD, Rabu (20/11/2019).
Perkembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Bojonegoro tidak lepas dari peran lembaga pendidikan. Sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta Pemkab serius perhatikan bidang pendidikan, termasuk pemberian intensif guru madrasah.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mengadakan Focus Group Discusion (FGD), pembuatan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) jaminan sosial di Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan tersebut juga diikuti anggota DPRD dan Organisasi Perangakat Daerah (OPD) terkait, di salah satu hotel di Yogyakarta, tanggal 8-9 November 2019.
Adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 152 tahun 2019 tentang cukai rokok, mendapat tanggapan serius anggota DPR RI, Farida Hidayati. Politisi perempuan PKB itu menilai aturan tersebut belum memihak pada kesejahteraan masyarakat, terutama petani dan industri tembakau.
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Farida Hidayati menerima kunjungan peserta 'Millenials Road to Parliament' di gedung Nusantara 1, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2019). Kehadiran mereka disambut antusias oleh Legislator Dapil Jatim IX (Kabupaten Tuban dan Bojonegoro) itu.
Puluhan pedagang yang tergabung dalam Komunitas Pedagang Keliling (Kopling) Kabupaten Bojonegoro mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Bojonegoro untuk mengadu terkait beberapa hal, seperti permasalah dilarang berjualan di depan sekolah dan sistematika penggunaan Kartu Pedagang Produktif (KPP) yang selama ini masih tidak jelas, Selasa (29/10/2019).
Banyak sekolah di Kabupaten Bojonegoro melarang PKL berjualan di sekitar sekolah. Kebijakan ini membuat PKL gundah. Mereka pun wadul ke DPRD Kabupaten Bojonegoro, Selasa (29/10/2019).
Puncak Hari Jadi Bojonegoro (HJB) ditandai dengan grebeg berkah Jonegaran di alun-alun Kota Bojonegoro, Sabtu (19/10/2019) malam.
Nasib honorer kategori II (K2) yang tergabung dalam Paguyuban Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) Dinas Pendidikan (Diknas) Kabupaten Bojonegoro sampai sekarang ini belum ada kejelasan. Sehingga para guru mendatangi kantor DPRD Kabupaten Bojonegoro, untuk dibantu kepastian nasibnya ke depan.