Kabar baik bagi pencari kerja di Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya. RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Kabupaten Bojonegoro resmi membuka rekrutmen Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dari profesional lainnya tahun 2026.
Momentum Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah dimanfaatkan DPC PKB Bojonegoro untuk memperkuat kepedulian sosial kepada masyarakat melalui penyembelihan hewan kurban. Tahun ini, partai berlambang bola dunia itu menyembelih sebanyak 8 ekor sapi dan 17 ekor kambing yang tersebar di sejumlah wilayah di Kabupaten Bojonegoro.
Menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Abidin Fikri pada Selasa 26 Mei 2026 menyerahkan bantuan tiga ekor sapi kurban.
Penanganan laporan dugaan penggunaan ijazah palsu yang digunakan anggota DPRD Bojonegoro, Sukur Priyanto atau SP terus bergulir. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur mulai melakukan pendalaman dengan memeriksa pelapor berinisial MH di Mapolres Bojonegoro, Senin (25/5/2026).
Penguatan ekonomi desa dalam beberapa tahun terakhir semakin menuntut hadirnya kebijakan yang tidak berhenti pada pemberian bantuan atau peningkatan produksi, melainkan mampu membangun keterhubungan yang lebih konkret antara masyarakat desa dan pasar.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro inisial SP dilaporkan ke Polda Jawa Timur atas dugaan penggunaan ijazah Strata 1 (S1) palsu.
Ratusan pengelola media lokal dari berbagai daerah di Jawa Tengah berkumpul dalam ajang Jateng Media Summit (JMS) 2026 di Hotel Khas Semarang, Kamis (21/5/2026).
DPRD Jawa Timur memberikan sejumlah catatan strategis kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025. Berbagai isu mulai dari Kredit Usaha Rakyat (KUR), alih fungsi lahan pertanian, pendidikan, hingga kesehatan menjadi sorotan dalam rapat paripurna di Kantor DPRD Jatim, Surabaya.
DPRD Jawa Timur resmi menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II yang digelar di Kantor DPRD Jawa Timur, Surabaya.
DPRD Jawa Timur bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyepakati perubahan nomenklatur perangkat daerah dengan menambahkan sektor ekonomi kreatif dalam struktur dinas. Melalui persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan susunan perangkat daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata resmi diubah menjadi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif.