Rencananya soal yang digunakan ujian perangkat desa serentak 2017 di Kabupaten Bojonegoro akan disimpan di Polres Bojonegoro. Hal tersebut dilakukan untuk mengamankan soal dan menjaga transparansi serta akuntabel dalam proses pengisian perangkat tersebut.
Di hari terakhir pendaftaran Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro yang dibuka DPC PPP Kabupaten Bojonegoro, Kamis (31/8/2017), Ketua DPD Partai Golkar, Mitro'atin mendaftar ke partai berlambang Ka'bah dan kemungkinan berkoalisi.
Meskipun pendafataran bakal calon perangkat desa sudah berjalan di masing-masing desa yang membuka penjaringan, tetapi penentuan pihak ketiga belum juga ada kepastian. Pasalnya, tim kabupaten bersama perwakilan desa baru mengirimkan surat kepada enam pihak ketiga yang masuk penilaian.
Pasca insiden meninggalnya Hamawi (57) pekerja asal Desa/Kecamatan Dander, karena tertimpa truk molen bernomor polisi W 9216 NQ di Jembatan Ngampel-Kalianyar, Kabupaten Bojonegoro, Senin (21/8/2017). Membuat DPRD Kabupaten Bojonegoro meminta semua pelaksanaan proyek memperhatikan keselamatan kerja para pekerjanya.
Setelah dibahas Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), akhirnya Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro disetujui. Hal itu ditandai dengan tandatangan pimpinan DPRD dan eksekutif melalui rapat paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Senin (22/8/2017).
Syarat untuk bisa menjadi perangkat desa salah satunya harus memiliki sertifikat IT atau komputer. Hal tersebut membuat sejumlah masyarakat yang ingin mencalonkan diri berbondong-bondong membeli sertifikat tanpa harus test.
Pengelolaan reklame baik penempatan maupun pajak di Kabupaten Bojonegoro dinilai DPRD kurang maksimal. Sehingga anggota legislatif dari Komisi D DPRD Kabupaten Bojonegoro melakukan kunjungan kerja ke Kota Solo terkait pengelolaan reklame, Kamis (10/8/2017).
Sebagai upaya mensukseskan pembangunan di Kabupaten Bojonegoro, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Sukoharjo. Para wakil rakyat itu belajar proses pembangunan jalan dan proses lelang kepada Pemkab Sukoharjo, Rabu (10/8/2017).
Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Bojonegoro perlu dimaksimalkan. Karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten, Kamis (10/8/2017).
Rencana penarikan Sekretaris Desa (Sekdes) yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjelang pengisian perangkat desa, hingga kini belum dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro. Oleh karena itu, Komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro menyesalkan lambannya proses penarikan.