Agenda rapat di ruang paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro, Rabu (12/7/2017), harus ditunda dua kali. Pasalnya wakil rakyat masih belum quorum sehingga pelaksanaannya harus menunggu beberapa anggota dewan lainnya.
Setelah menggelar hearing atau dengar pendapat dengan para Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) non-PNS se-Bojonegoro, mulai tingkat SD hingga SMA pada Rabu (7/6/2017), yang menuntut agar GPAI bisa mendapatkan pengakuan dengan bukti Surat Keputusan (SK). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro akan kembali mengagendakan hearing bersama guru agama tersebut.
Setelah melalui pembahasan, panjang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) HIV-AIDS dan Tuberculosis (TB) selangkah lagi akan disahkan. Hal itu setelah diadakannya rapat paripurna internal DPRD dengan acara penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda tersebut.
Program Menteri Pendidikan yang akan memberlakukan Full Day School (FDS) dipastikan mengganggu pembelajaran lain, termasuk keagamaan. Sebab, selama ini pendidikan dhiniyah di desa-desa berlangsung pada sore hari.
Keberadaan Proyek Jambaran Tiung Biru (J-TB) di Kabupaten Bojonegoro, membuat DPRD melakukan persiapan. Seperti yang dilakukan Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro melakukan kunjungan kerja ke Dirjen Migas Kementrian ESDM, Selasa (13/6/2017).
DPRD Kabupaten Bojonegoro meminta rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy tentang perpanjangan jam sekolah dasar dan menengah atau yang biasa disebut sebagai Full Day School (FDS) dikaji ulang. Pasalnya, penerapan kebijakan tersebut tidak mudah diterapkan di semua daerah.
Momentum Ramadan dimanfaatkan oleh salah satu anggota DPR RI Komisi IX, Kuswiyanto untuk mensosialisasikan 4 Pilar MPR RI pada Jumat (9/6/2017) sore. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Pendopo Angling Dharma, Kecamatan Kalitidu.
Komisi X Dewan Perwakikan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tiba di Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro sekitar pukul 13.00. Rombongan langsung menuju ruang lantai tujuh Gedung tersebut.
Dalam rangka pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengalihan kewenangan pendidikan menengah dari kabupaten ke provinsi, Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) akan menggelar kunjungan kerja (kunker) spesifik di Kabupaten Bojonegoro.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bekerja sama dengan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan pertemuan advokasi dan sosialisasi kebijakan pembiayaan kesehatan. Rabu, (7/6/2017). Acara dilaksanakan di Aula Taman Tirtawana Dander.