Mendekati pelantikan anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro 2019-2024, partai politik (Parpol) yang mendapat jatah kursi pimpinan masih merapatkan barisan. Seperti halnya DPD Partai Golkar Kabupaten Bojonegoro yang menyepakati Mitro'atin menjadi pimpinan DPRD Bojonegoro, untuk diusulkan ke DPP partai beringin.
Pasca penetapan Calon Legislatif (Caleg) terpilih 2019-2024, seluruh anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro rencananya akan dilantik 21 Agustus 2019. Namun wakil rakyat hasil Pileg 2019 itu harus melengkapi persyaratan yang diminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro.
Sebagai partai yang mendapat kursi terbanyak DPRD Kabupaten Bojonegoro, DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bojonegoro belum mengetahui secara pasti nama ketua DPRD. Namun partai dengan jumlah 10 kursi itu sudah memproyeksikan 5 orang nama untuk menduduki ketua DPRD dari fraksi PKB.
Ketidakseriusan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Bojonegoro kian nampak. Lantaran saat 'Rapat Paripurna Internal' dengan agenda penting, Jumat (18/1/2019), tidak jelas.
Setelah Mitroatin mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, dan memilih ikut serta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro dan memperoleh suara terbanyak kedua, hingga saat ini kursi Ketua DPRD masih belum juga terisi.
Agenda rapat di ruang paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro, Rabu (12/7/2017), harus ditunda dua kali. Pasalnya wakil rakyat masih belum quorum sehingga pelaksanaannya harus menunggu beberapa anggota dewan lainnya.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Mitroatin berharap, serbuan tenaga kerja dari luar Bojonegoro di proyek migas jangan sampai terjadi. Mengingat angka pengangguran di Bojonegoro masih tinggi.
Setelah melalui beberapa kali pembahasan dan menggelar Focus Group Discusion (FGD), untuk merumuskan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Bojonegoro tahun 2016, rencannya dalam waktu dekat ini 10 Raperda tersebut akan segera disahkan.