Untuk terus menekan angka kemiskinan dan memperkuat kedaulatan pangan di tingkat rumah tangga, terus dilakukan Pemkab Bojonegoro. Salah satunya lewat program Pelatihan Pekarangan Mekar Ayu yang menargetkan menyasar 1.800 warga kurang mampu. Mereka tersebar di lima lokasi strategis untuk mengubah lahan pekarangan menjadi sumber pangan produktif dan pendapatan tambahan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terus memperkuat akurasi data sosial ekonomi sebagai dasar penyaluran program kesejahteraan atau bantuan sosial (Bansos). Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang digelar di Pendopo Malowopati Pemkab Bojonegoro, Rabu (21/1/2026).
Menteri Sosial (Mensos) Republik Indonesia Saifullah Yusuf (Gus Ipul) melakukan Sosialisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Sosialisasi tersebut, dihadiri pilar-pilar sosial, seluruh camat, dan kepala desa se-Kabupaten Bojonegoro, Rabu (21/1/2026).
Seksi Pendidikan Madrasah (Pendma) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro hari menggelar sosialisasi dan pembinaan bagi guru madrasah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) Tahun 2025. Kegiatan yang dipusatkan di aula lantai atas Kantor Kemenag Bojonegoro, Jalan Pattimura Nomor 7 itu diikuti ratusan guru dari seluruh jenjang madrasah se-Kabupaten Bojonegoro, Kamis (15/1/2026).
Perbincangan mengenai feminisme, gender, dan Islam kerap menimbulkan perdebatan karena adanya anggapan bahwa feminisme bertentangan dengan ajaran Islam.
Buntut polemik pemasangan stiker “Keluarga Miskin” bagi keluarga penerima bantuan sosial (Bansos) atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Bojonegoro, Dinas Sosial (Dinsos) berujung meluncurkan layanan aduan melalui aplikasi WhatsApp.
Kebijakan penempelan stiker “Keluarga Miskin” yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengacu terhadap Data Kemiskinan Daerah (Damisda) semester 1 tahun 2025.
Di Bojonegoro, isu Pilkada tidak langsung tak hanya dibahas elite, tapi juga mendapat perhatian serius dari penyelenggara demokrasi.
Kebijakan pemasangan stiker bertuliskan “Keluarga Miskin” di rumah penerima bantuan sosial oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menuai sorotan dari berbagai kalangan. Sebab, penempelan stiker itu, disebut berpotensi bullying ke anak Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam memasang stiker bertuliskan “Keluarga Miskin” di rumah penerima bantuan sosial menuai keluhan dari masyarakat. Sejumlah warga mengaku rumah mereka dipasangi stiker tersebut, namun tidak pernah menerima bantuan sosial sebagaimana yang tertera.