Universitas Negeri Semarang (Unnes) berkomitmen menjaga kerahasiaan soal dan kunci jawaban, yang digunakan dalam seleksi calon perangkat desa serentak di Kabupaten Bojonegoro. Meskipun keseriusannya itu sebagai pihak ketiga sempat akan digoyahkan.
Sampai jelang pelaksanaan ujian perangkat desa serentak berlangsung, banyak pihak bertanya-tanya terkait dengan sosok Khamim. Sebab Sekretaris Desa (Sekdes) Sambiroto, Kecamatan Kapas, Bojonegoro itu juga Ketua Tim Pengisian Perangkat desa setempat.
Riuh jelang ujian pengisian perangkat desa serentak se-Kabupaten Bojonegoro, makin terasa. Termasuk munculnya surat pernyataan Panitia Pengisian Perangkat se-Kecamatan Kepohbaru, terkait tuntutan transparansi.
Pengamanan untuk ujian pengisian perangkat desa serentak di Kabupaten Bojonegoro 26 Oktober mendatang tidak main-main. Polres Bojonegoro bahkan mengerahkan 343 polisi untuk menjaga agar kegiatan berjalan lancar. Hal itu disampaikan saat rapat bersama di Creative Room lantai 4 gedung baru Pemkab Bojonegoro.
Pelaksanaan ujian perangkat desa akan digelar serentak, nantinya akan dilaksanakan di sekolah masing-masing yang ada di kecamatan. Pelaksanaan ujian tersebut, minimal akan menggunakan satu SMP Negeri di tiap kecamatan.
Kedatangan tim evaluator pengisian perangkat desa yang mendatangi Universitas Negeri Semarang (UNNES), hanya Ketua Komisi A dan Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro. Padahal, dalam tim tersebut selain legislatif, juga ada IDFoS Indonesia dan Bojonegoro Institute. Namun kedatangan dua legislator tersebut bersama perwakilan Asosiasi Kepala Desa (AKD).
Beredarnya kabar kedatangan oknum yang menemui pihak Universitas Negeri Semarang (UNNES) diakui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro. Namun pertemuan tersebut terkait beberapa agenda kesiapan pihak ke tiga dalam melaksanakan pengisian perangkat desa.
Setelah mendapatkan laporan adanya oknum yang menemui Pembantu Rektor II universitas Negeri Semarang (UNNES), yang mengatasnamakan Kapolres Bojonegoro, AKBP Wahyu Sri Bintoro, proses terus berjalan. Termasuk mengadakan gelar perkara terkait dugaan tersebut.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementrian Kominfo) sedang gencar berkampanye mengajak warga untuk melakukan registrasi kartu SIM seluler prabayar, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ada di KTP serta nomor Kartu Keluarga (KK).
Proses pengisian perangkat desa serentak di Kabupaten Bojonegoro masih terus bergulir dan bahkan belakangan ini makin memanas. Dugaan “jago” titipan menyeruak ke publik, dan bahkan indikasi itu secara terang diakui Bupati Bojonegoro, Suyoto dan meminta seluruh masyarakat turut serta mengawasi.