Mendapat nilai nol dalam hasil pengisian perangkat desa tidak bisa disalahkan sepenuhnya kepada peserta. Pasalnya para peserta mendapatkan informasi terkait kode soal saat sosialisasi sebelum pelaksanaan ujian perangkat desa serentak.
elalui surat resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, tertanggal 2 November 2017. Dalam nomor surat 005/560/412.050/2017 yang ditandatangani wakil ketua DPRD, Suyuthi, menerima aduan masyarakat terkait perangkat desa.
Pengangkatan perangkat desa terpilih berdasarkan nilai tertinggi peserta, setelah dikoreksi. Termasuk Orang Dengan HIV-AIDS (ODHA) yang mendapatkan nilai tertinggi juga berhak menjabat perangkat desa sesuai formasi yang diikutinya tersebut.
Rencana pemeriksaan terhadap anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro pasti dilakukan. Namun pihak kepolisian Polres Bojonegoro masih menunggu surat izin dari Gubernur Jawa Timur untuk pemanggilan legislator di Kota Ledre tersebut.
Seleksi perangkat desa di Kabupaten Bojonegoro baru saja dilaksanakan, namun hal ini perlu dilakukan pengawalan oleh berbagai pihak agar seluruh hasil yang sudah berjalan melalui mekanisme itu dapat benar-benar berjalan dengan baik. Termasuk seleksi, pengoreksian maupun pengumuman hasil calon yang mendapat nilai tertinggi dalam proses pengisian perangkat desa serentak tersebut.
Beberapa tim desa pengisian perangkat desa di Kabupaten Bojonegoro diperbolehkan membawa pula Lembar Jawaban Kerja (LJK) yang sudah dikoreksi. Hal itu disepakati dalam pertemuan tim desa di pendopo Malowopati Pemkab Bojonegoro, Sabtu (28/10/2017).
Pasca pertemuan di ruang komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro, Jum'at (27/10/2017), ditindak lanjuti dengan pertemuan panitia tim desa. Seluruhnya dihadirkan di pendopo Malowopati Pemkab Bojonegoro, Sabtu (28/10/2017), terkait Lembar Jawaban Kerja (LJK) yang sudah dikoreksi.
Hasil test perangkat desa yang dilaksanakan serentak kemarin, Kamis (26/10/2017) ada beberapa nilai yang muncul dengan nilai 0. Peserta pastinya sangat menyesalkan keadaan ini, karena momen seperti ini yang ditunggu-tunggu, namun hasilnya malah tidak sesuai harapan.
Untuk memfasilitasi pengaduan pasca tes calon perangkat desa, Polres Bojonegoro membuka posko aduan. Sehingga masyarakat yang merasa dirugikan atau dicurangi bisa melapor kepada petugas di Kantor SPKT Polres Bojonegoro.
Meskipun proses pengoreksian Lembar Jawaban Kerja (LJK) pengisian perangkat desa menggunakan komputer dan scanner. Para calon perangkat yang ikut seleksi, mencermati proses pengoreksian dengan menyaksikan langsung di GOR SMT Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.