Tidak ada salahnya, bagi orang tua yang ingin menyekolahkan anak ke jenjang yang lebih tinggi, untuk sejenak bertanya-tanya perihal pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik –dalam hal ini guru, ustaz, ustazah. Mengapa? Minggu (7/6/26) yang lalu, penulis duduk sambil ngopi untuk menyelesaikan layout naskah buku di warung.
12.060 kursi untuk calon siswa SMA dan SMK Negeri se-Kabupaten Bojonegoro telah disiapkan. Tepatnya melalui pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 yang dilaksanakan secara daring dan transparan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
12.060 kursi disiapkan untuk calon siswa SMA dan SMK Negeri se-Kabupaten Bojonegoro. Yakni melalui pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 yang dilaksanakan secara daring dan transparan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Inspektorat memperketat pengawasan pada proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB). Langkah ini diambil guna memastikan seluruh tahapan transisi pendidikan anak-anak di Bojonegoro mulai dari tingkat TK, SD, hingga SMP dan SMA bisa berjalan secara objektif, transparan, adil, dan bersih dari segala bentuk praktik koruptif.
Setelah libur Idulfitri selesai, Kementerian Agama RI (Kemenag RI) melakukan percepatan perumusan strategi pengadaan dan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN). Langkah ini dilakukan guna mendukung tata kelola kepegawaian yang transformatif.
Inspektorat Jenderal Kementerian Agama mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemenag untuk menjaga integritas serta menolak segala bentuk gratifikasi menjelang perayaan Idulfitri 1447 Hijriah.
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono mengeluarkan Surat Edaran (SE) sejumlah larangan menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2026 ini. Salah satunya, yakni larangan menggunakan mobil dinas untuk keperluan mudik.
Salah satu Praktisi Hukum di Kabupaten Bojonegoro mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro dan pemerintah desa penerima program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Tahun Anggaran 2025 tetap menjaga profesionalitas, baik dalam tahap perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan.
Langkah pencegahan tindak korupsi khususnya gratifikasi berkaitan dengan jabatan, Bupati Bojonegoro Setyo Wanoho menerbitkan dan menetapkan Surat Edaran (SE) tentang pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono mengajak para ASN untuk menjaga integritas dalam pencegahan dan pengendalian gratifikasi. Khususnya di bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H /2025 M.