Skip to main content

Category : Tag: Gubernur


FESTA Jawa Timur 2025

Desa Pungpungan-Kalitidu, Harumkan Bojonegoro Raih Best of The Best Video Kreatif Jawa Timur

Membanggakan. Itulah prestasi yang kembali diraih Kabupaten Bojonegoro pada ajang FESTA (Festival Film Pendek Potensi Desa) Provinsi Jawa Timur 2025. Desa Pungpungan, Kecamatan Kalitidu, berhasil meraih predikat Best of The Best kategori Video Kreatif Usaha Ekonomi Perdesaan melalui karya berjudul “Medhayoh Pungpungan”.

Gubernur Jatim Sahkan APBD 2026, Fokus Ekonomi Inklusif dan Pengentasan Kemiskinan

Gubernur Jawa Timur (Jatim) Hj. Khofifah Indar Parawansa, menandatangani persetujuan bersama Raperda APBD 2026 dalam sidang paripurna DPRD Jatim yang dihadiri wagub, pimpinan dewan, sekda, anggota DPRD, serta pejabat pemprov. Ia membuka sambutan dengan ucapan syukur atas kelancaran pembahasan dan kondisi sidang yang berjalan baik.

Info DPRD Jawa Timur

Fraksi DPRD Jatim Beri Pemandangan Umum Kehutanan

Sembilan fraksi DPRD Provinsi Jawa Timur memberikan pemandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kehutanan dalam rapat paripurna, Kamis (6/11/2025) kemarin. Agenda ini menjadi kelanjutan dari Nota Penjelasan Raperda yang disampaikan Gubernur pada 20 Oktober 2025.

Info DPRD Jawa Timur

Fraksi Gerindra Soroti Pencabutan Perda Bandara Abdulrachman Saleh

Fraksi Partai Gerindra memberikan tanggapan atas pendapat Gubernur Jawa Timur mengenai rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang pencabutan beberapa Perda Provinsi Jawa Timur. Juru Bicara Fraksi Gerindra, Bima Rafsanjani Rafid, menyatakan pentingnya pencabutan Perda terkait kewenangan yang telah beralih ke pemerintah pusat. Namun, Fraksi Gerindra menyoroti pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Bandar Udara Abdulrachman Saleh Malang.

Info DPRD Jawa Timur

Fraksi PDIP Dukung Pencabutan Enam Perda di Jawa Timur

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Provinsi Jawa Timur menyatakan dukungannya terhadap pencabutan enam Peraturan Daerah (Perda) yang dinilai sudah tidak relevan. Namun, Fraksi PDIP memiliki pandangan berbeda dengan Gubernur terkait status Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Bandara Abdulrachman Saleh Malang.