Bersamaan dengan penantian hasil UTBK-SNBT 2026, Kementerian Agama membuka jalur strategis bagi santri melalui program Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB) skema akselerasi. Skema ini memungkinkan peserta menempuh pendidikan sarjana hingga magister dalam waktu lebih singkat.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro membuka seleksi terbuka untuk mengisi lima kursi pejabat teras. Kelima jabatan ini, yakni kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Hari ini, kita memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Tentu, momentum ini diperingati tidak serta merta luput dari tujuan. Salah satunya, bagaimana memperkuat peran serta stakeholder dalam meningkatkan mutu pendidikan.
Beasiswa PJJ Keagamaan merupakan skema beasiswa yang dirancang secara khusus untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang keagamaan melalui sistem Pendidikan Jarak Jauh (PJJ).
Kementerian Agama saat ini tengah menggencarkan program Beasiswa Sarjana Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Keagamaan. Beasiswa ini disiapkan bagi para pendidik di lingkungan pesantren dan Lembaga Pendidikan Al-Qur’an (LPQ).
Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kabupaten Bojonegoro resmi merilis profil demografi jemaah haji yang dijadwalkan berangkat pada tahun 1447 H / 2026 M. Berdasarkan data terbaru, total jemaah asal Kabupaten Bojonegoro yang akan memenuhi panggilan ke Tanah Suci berjumlah 1.741 orang.
Kemenag RI membuka Program Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB) jalur gelar akselerasi 2026. Melalui skema ini, santri memungkinkan untuk menempuh pendidikan berjenjang secara terintegrasi dari S1 ke S2 maupun S2 ke S3. Program hasil kolaborasi dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) ini ditujukan bagi lulusan pesantren dan alumni pendidikan keagamaan binaan Kemenag, dengan prioritas bagi mereka yang memiliki prestasi akademik maupun non-akademik.
Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB) 2026 dibuka dengan skema yang lebih fleksibel bagi lulusan Pendidikan Keagamaan, termasuk madrasah. Pendaftaran beasiswa hasil kolaborasi Kementerian Agama dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) ini berlangsung hingga 31 Mei 2026 dan mencakup jenjang sarjana hingga doktor baik di dalam maupun luar negeri.
Para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dituntut untuk mampu mengklasifikasi kategori informasi sebagai bagian dari Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Yakni meliputi informasi berkala (rutin), serta merta (segera), dan dikecualikan (tertutup) sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
Pemkab Bojonegoro terus mengupayakan pelayanan cepat, tepat, dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Untuk itu Dinas Komunikasi dan Informatika menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro Sesi I Tahun 2026, Senin (20/4/2026). Kegiatan digelar di Partnership Room Lt 4, Gedung Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.