Seluruh pegawai Non Aparatur Sipil Negara (ASN) se-Kabupaten Bojonegoro telah terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan. Mereka telah didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro ke BPJS ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Cabang Bojonegoro.
Pemerintah telah mengeluarkan aturan baru terkait Jaminan Hari Tua (JHT), melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT. Aturan tersebut telah diteken pada 4 Februari 2022 lalu.
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyampaikan, ‘Embracing Jakarta Muslim Fashion Week’ semakin mengukuhkan posisi Indonesia sebagai pusat busana muslim (muslim fashion) dunia. Industri busana muslim Indonesia terus tumbuh pesat dan menjadi salah satu pemain besar di industri busana muslim global.
Saat ini semakin berkembangnya tekhnologi informasi membuat banyak hal dilakukan via daring, termasuk jika membutuhkan pinjaman. Seiring perkembangan ini pula, banyak pinjaman online dengan jaminan yang cukup mudah serta bunga yang sedikit yang membuat masyarakat semakin tertarik.
Menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Joko Widodo, Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek). Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro langsung memberikan feedback untuk melindungi tenaga kerja, baik formal maupun non formal hingga pegawai Pemerintah non ASN dengan upaya melakukan pendaftaran keanggotaan melalui Badan Penyelengaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJamsostek).
Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bojonegoro dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Bojonegoro, pada Rabu (3/7/2019) tandatangani kerjasama jaminan asuransi bagi seluruh atlet dan official Kabupaten Bojonegoro yang akan berlaga dalam gelaran Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) ke-6 Jawa Timur 2019.
Setelah para pejuang pendidikan dalam hal ini Guru Tidak Tetap (GTT) yang ada di bawah naungan Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Kabupaten Bojonegoro menerima SK Penugasan dari Bupati Bojonegoro Suyoto di akhir masa jabatannya, Jumat (9/3/2018), seperti diberitakan sebelumnya, bahwa Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro berencana juga akan mengajukan jaminan ketenagakerjaan bagi para GTT maupun Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang ada di Kota Ledre.
Dari sekitar 1,2 juta penduduk Kabupaten Bojonegoro, ternyata baru sekitar 57 persen penduduk Kota Ledre yang sudah memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS). Hal ini terungkap saat rapat bersama antara BPJS Bojonegoro dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Kamis (13/4/2017) di Synergi Room Gedung Pemkab Bojonegoro.