Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) terus melakukan inovasi untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat di Jatim. Salah satunya, Rabu (5/5/2021), Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melaunching Layanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui Samsat Badan Usaha Milik Desa (Bunda), Go-Pay, dan KB-Bukopin di Gedung Negara Grahadi Surabaya.
Diskon Ramadan Pajak Kendaraan Berhadiah Tabungan Umroh
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur memberikan diskon Ramadan 2021 pada wajib pajak khusus warga Jatim. Diskon ini berupa pengurangan pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan berlaku di seluruh Kabupaten dan Kota yang ada di Jawa Timur.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Badan Pendapatan Daerah baru saja merilis jumlah SPPT tahun 2021 pada acara penerbitan SPPT PBB-P2, bertempat di ruang Angkling Dharma Pemkab Bojonegoro, Rabu (10/3/2021).
Tren bersepada yang meningkat di tengah pandemi. Selain sebagai sarana olahraga, bersepeda kini menjadi salah satu hobi dari kebanyakan orang.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bojonegoro memberikan apresiasi penuh kepada para peserta wajib pajak. Apresiasi diberikan melalui Anugrah Wajib Pajak tahun 2020.
Kesadaran para wajib pajak untuk tetap menunaikan kewajiban membayar pajak setiap tahun tentu sangat penting. Pasalnya, salah satu roda penggerak pembangunan daerah salah satunya dari pendapatan pajak.
Tahun 2020 ini, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bojonegoro kembali menyelenggarakan Gebyar Undian Pajak Daerah untuk masyarakat Bojonegoro. Gebyar undian Pajak Daerah ini, sekaligus memotivasi wajib pajak agar patuh untuk membayar pajaknya.
Tahun 2020 ini, hingga akhir Oktober 2020 ada beberapa kecamatan yang pembayaran Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) nya mencapai 100 persen.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, membuat program Sunset Policy Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bagi masyarakat Bojonegoro selama dua bulan. Dengan program ini berarti sanksi administrasi perpajakan dihapus. Hasilnya, selama dua bulan sejak September hingga Oktober terjadi peningkatan penerimaan.