Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bojonegoro pada akhir tahun 2025 dikebut. Selain dari masing-masing dinas terkait, juga bersamaan skema BKK Desa (BKKD). Tampak di sejumlah desa di wilayah Kecamatan Kapas. Seperti di Desa Bogo, jalan akses warga akan dibangun dengan cor rigid. Total volume pembangunan jalan cor di desa tersebut mencapai 1.150 meter, dengan lebar 4 meter.
Sebanyak 33 desa di Kabupaten Bojonegoro bakal memiliki mobil siaga. Hal ini, merupakan misi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro dalam menuntaskan seluruh desa agar memiliki kendaraan siaga tersebut.
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengganti dan menunjuk 17 Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Baru. Pergantian itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Jaksa Agung Nomor 854, tanggal 13 Oktober 2025. Yang menarik, empat dari 17 kajati baru itu ternyata alumni Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Tentu ini membanggakan bagi Universitas Brawijaya yang dikenal sebagai kampus yang paling diminati bagi mahasiswa se Indonesia itu.
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bojonegoro-Tuban kembali menunjukkan prestasi gemilang pada ajang Launching, Pameran, dan Bedah Buku Insan Pendidikan Jawa Timur Tahun 2025 di Surabaya.
Empat Kepala Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro dilantik. Keempat kepala dinas ini merupakan hasil dari seleksi terbuka yang digelar selama beberapa pekan lalu, Selasa (16/9/2025).
Usai melewati serangkaian seleksi secara ketat. Panitia seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro akhirnya merilis nama-nama peserta lelang jabatan yang berhasil melaju hingga tahap akhir.
Informasi blokBojonegoro.com menyebutkan, jika tahun 2025 ini, Dinas PU BIMA PR mempunyai rencana rekonstruksi jalan berupa rigid beton panjang 33,25 kilometer (Km). Sementara rencana rehabilitasi jalan berupa overlay aspal sepanjang 71,44 Km.
Dari 18 pendaftar lelang jabatan 4 kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, tersisa 17 pejabat yang bakal mengikuti tahapan selanjutnya. Satu pendaftar dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam administrasi tahap awal.
Rencana Pergantian Antar Waktu (PAW) Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Bojonegoro masih menyisakan tanda tanya bagi dua desa. Pasalnya, status hukum dua kepala desa yang tersandung kasus pidana hingga kini belum berkekuatan hukum tetap atau inkracht.
Sebanyak 21 kursi kepala desa (Kades) di Kabupaten Bojonegoro kosong. Kekosongan ini, disebabkan para Kades yang menjabat tersandung kasus pidana dan meninggal dunia. Sehingga, kekosongan ini, akan segera diisi, melalui sistem Pergantian Antar Waktu (PAW).