Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bojonegoro resmi melantik 1290 Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan 84 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk pemilu nasional 2019. Kamis (8/3/2018) di Alun-Alun Kota Bojonegoro.
Angin segar dirasakan Partai Politik (Parpol), karena bantuan politik (Banpol) akan naik di tahun 2018. Namun anggaran untuk Parpol yang ada di Kabupaten Bojonegoro belum ada, sehingga harus menunggu perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro tidak akan menunda penetapan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2018 ini.
Tidak lama lagi, tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Bojonegoro memasuki penetapan pasangan calon (Paslon) dan tahapan kampanye. Agenda kampanye berlangsung mulai 15 Februari hingga 23 Juni 2018. Sebelumnya pada 12 Februari besok akan dilaksanakan penetapan paslon dilanjutkan pencabutan nomor urut.
Mendekati Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018 ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Bojonegoro mengadakan pendidikan politik bagi masyarakat dan generasi muda.
Partai Amanat Nasional (PAN) sudah memulai memanasi mesin partai dengan mendeklarasikan tim pemenangan di daerah-daerah termasuk di Kabupaten Bojonegoro, Rabu (7/2/2018). Bahkan kegiatan yang diadakan di GOR Dabonsia Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro itu akan dihadiri langsung ketua DPP PAN yang juga menjabat ketua MPR RI, Zulkifli Hasan.
Partai Politik (Parpol) di Kabupaten Bojonegoro yang sudah lolos maupun belum lolos, masih harap-harap cemas. Pasalnya Parpol yang tidak lolos verifikasi secara nasional, dimungkinkan terancam tak mengikuti pemilu.
Setelah tiga hari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro melakukan verifikasi partai politik (Parpol). Namun parpol yang diverifikasi itu jika masih ada kekurangan, akan diberikan kesempatan untuk perbaikan.
Setelah proses penyerahan data keanggotaan partai politik (Parpol) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro, untuk diverifikasi. Rencananya KPU akan melakukan pengecekan keanggotaan parpol secara sempling seluruh parpol selama tiga hari, mulai Selasa (30/1/2018).
Menjelang pelaksanaan tahapan kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bojonegoro, dimungkinkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) ikut terlibat mendukung salah satu calon. Namun pejabat pemerintah tersebut dipastikan dilarang terlibat maupun mengeluarkan kebijakan untuk memihak salah satu calon.