Meskipun pendaftaran verifikasi partai politik (Parpol) diperpanjang 1 x 24 jam, tidak semua Parpol mengajukan proses verifikasi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro, salah satunya Partai Idaman. Sehingga dipastikan partai baru tersebut tidak bisa mengikuti pemilu 2019 di Kota Ledre.
Mendekati hari terkahir verifikasi partai politik (Parpol) di Kabupaten Bojonegoro oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Senin (16/10/2017), beberapa parpol mulai berbondong-bondong mendaftar. Namun masih banyak parpol yang kesulitan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
Menjelang pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro melaksanakan verifikasi seluruh partai politik (Parpol) . Namun di Kabupaten Bojonegoro ada lima parpol baru yang ikut verifikasi, agar bisa ikut pesta demokrasi.
Siapa sangka perekrutan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) di Kabupaten Bojonegoro, banyak diminati. Pasalnya dari 84 petugas yang dibutuhkan, pendaftar mencapai 528 orang yang melamar untuk mengisi jabatan tersebut.
Setelah dilantik, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten (Panwaskab) Bojonegoro terus berbenah mempersiapkan jelang Pilkada 2018. Termasuk perekrutan tenaga pengawas di tingkat desa dan kecamatan, karena setidaknya membutuhkan 2.922 petugas pengawas.
Guna meningkatkan pemahaman pemuda di Kecamatan Trucuk terkait Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang akan digelar pada tahun 2018 mendatang, Badan Kesatuan Bangsa Politik (Bakesbangpol) mengadakan seminar untuk pemuda yang diselenggarakan di balai kecamatan setempat.
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten (Panwaskab) Bojonegoro, secara resmi membuka pendaftaran Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam). Hal itu sesuai surat yang ditandatangani tiga komisioner Panwaskab Bojonegoro, untuk menerima pendaftaran mulai tanggal 25 September.
Berbeda dengan aturan pelaksanaan pemilihan umum sebelumnya, terutama pemilihan legislatif. Pasalnya sesuai undang-undang pemilu yang baru akan diterapkan, partai politik (Parpol) harus bersiap diri mengikuti regulasi baru tersebut.
RUU Penyelenggaraan Pemilu telah disahkan menjadi UU lewat paripurna DPR yang diwarnai aksi walk out. Sedikitnya ada 5 isu krusial di UU Pemilu yang menjadi pijakan untuk Pemilu 2019 mendatang. Apa saja?
Dalam pengumuman hasil tes tulis yang dilakukan tim seleksi Pengawas Pemilu se-Jawa Timur, tidak ada perempuan yang lolos sebagai Pengawas Pemilu Kabupaten (Panwaskab) Bojonegoro. Sehingga hal itu sangat disayangkan politisi perempuan di Kota Ledre.