Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bojonegoro pada tahun 2026 resmi mengalami kenaikan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan UMK Bojonegoro sebesar Rp 2.685.983 atau sekitar Rp 2,6 juta, naik sekitar Rp 160 ribu dibandingkan tahun sebelumnya.
Sebanyak 246 peristiwa kebakaran terjadi di Kabupaten Bojonegoro sepanjang tahun 2025. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kabupaten Bojonegoro mencatat kerugian yang disebabkan mencapai Rp7,3 Miliar.
Hujan deras disertai angin kencang menyebabkan satu rumah seorang lansia di Dusun Sumurpandan, Desa Sumberjokidul, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro roboh rata dengan tanah. Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu (24/12/2025) sekitar pukul 16.00 WIB.
Pemkab Bojonegoro bergerak menindaklajuti kejadian longsor di Dusun Pilang Kandang dengan Dusun Jambaran Desa Kaliombo Kecamatan Purwosari. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) langsung menerjunkan tim dan melakukan asesmen di lapangan.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus berkomitmen melakukan langkah-langkah pencegahan korupsi dan gratifikasi. Untuk tujuan itu, secara resmi Bupati Bojonegoro mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang mengatur tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi selama momentum perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Gedung Puskesmas Tanjungharjo yang berlokasi di Desa Tanjungharjo, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, terancam mangkrak. Sebab, gedung yang telah rampung dan menghabiskan Rp8,4 Miliar ini, diam-diam berdiri diatas kawasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
Gedung Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro mengalami ambrol usai disapu angin kencang saat hujan deras melanda Kota Bojonegoro, Selasa (23/12/2025) kemarin.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus memperkuat komitmen menurunkan angka kemiskinan melalui penguatan koordinasi lintas sektor. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Semester II Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan Diseminasi Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2025–2029.
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Bojonegoro melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di Pasar Kota Bojonegoro dan tempat penggilingan beras. Hal ini, dilakukan untuk memastikan stabilitas pangan menjelang periode Natal dan Tahun Baru (Nataru), Selasa (23/12/2025).
Kabupaten Bojonegoro tahun 2025 ini telah menerima bagi hasil 100 persen dari Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas (Migas) dari Pemerintah Pusat. Total pendapatan DBH Migas yang diterima mencapai Rp 1,94 triliun.