Kemenag RI menargetkan pembangunan 271 Balai Nikah dan Layanan Keagamaan berkonsep green building sepanjang 2026. Langkah ini sebagai bagian dari penguatan infrastruktur layanan keagamaan yang ramah publik, inklusif, dan berkelanjutan.
Menag RI, Nasaruddin Umar mengungkapkan pentingnya penguatan dan perluasan berbagai program layanan perkawinan dan ketahanan keluarga, mulai dari Gerakan Sadar Pencatatan Nikah (Gas Nikah), Sakinah Funwalk, Nikah Fest, bimbingan perkawinan (Bimwin), Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS), hingga program pembinaan keluarga lainnya.
Tahun 2025, Pengadilan Agama Bojonegoro mencatat 325 perkara dispensasi kawin. Dari jumlah itu, 184 perkara diajukan dengan alasan yang sama: menghindari zina. Alasan ini mengungguli kehamilan maupun pengakuan sudah melakukan zina. Sebuah pola baru. Sekaligus tanda bahaya.
Fenomena pernikahan dini di Kabupaten Bojonegoro, masih didominasi anak-anak berlatar pendidikan sekolah menengah pertama (SMP). Sepanjang tahun 2025, Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro mencatat sebanyak 325 anak di bawah umur mengajukan dispensasi kawin (diska), dengan mayoritas merupakan lulusan SMP.
Sah atau tidaknya pernikahan sirri tanpa sepengetahuan orang tua, tentu harus dilihat dari aspek syarat dan rukun pernikahan itu sendiri. Jika terpenuhi, tentu jawabannya sah. Begitu pun sebaliknya.
Kemenag RI mencatat kenaikan angka pencatatan pernikahan sepanjang 2025. Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), hingga 31 Desember 2025 pukul 11.00 WIB, pernikahan yang dicatatkan sebanyak 1.479.533 peristiwa.
Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, menekankan pentingnya peran strategis seorang ibu dalam menghidupkan suasana rumah tangga yang baik dan membentuk karakter anak. Penegasan ini disampaika Bupati saat membuka kegiatan Edukasi Pengasuhan Balita yang diinisiasi oleh Dinas P3AKB Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan digelar di ruang Angling Dharma Lt. 2 Gedung Pemkab Bojonegoro, Senin (22/12/2025).
Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bojonegoro menegaskan langkah strategis dalam melindungi perempuan dan anak melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) bersama Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro dan lima mitra organisasi keagamaan serta pendidikan. Penandatanganan yang berlangsung pada Jumat (5/12) di ruang PTSP PA Bojonegoro, disaksikan langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Surabaya, Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H.
Pemkab Bojonegoro terus melakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan pada anak. Juga melakukan pencegahan perkawinan anak. Salah satunya melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Kamis (27/11/2025) di Kantor Kecamatan Dander.
Dalam waktu dekat, Kementerian Agama tahun ini akan menggelar Anugerah Kantor Urusan Agama (KUA) 2025. Ini menjadi ajang apresiasi bagi KUA yang menekankan penguatan kelembagaan dan peningkatan mutu layanan publik.