Oleh: Kiai Ahmadi Ilyas*
blokBojonegoro.com - Beberapa hari ini, isu penyadapan kembali menjadi tranding topics. Dimana dugaan praktik penyadapan ilegal (ilegal spying) yang dilakukan sejumlah petinggi kepolisian terhadap Presiden, pimpinan partai politik, pejabat, ketua organisasi kemasyarakatan, pengusaha, hingga aktivis masyarakat sipil. Perbincangan tentang penyadapan ini tidak hanya terjadi di dunia nyata saja, namun juga di media sosial.
Terlepas dari tranding topik tersebut, bagaimana sebenarnya fikih memandang tentang hukum penyadapan. Penyadapan yang dimaksud adalah tindakan memperoleh atau mendengarkan informasi, percakapan, maupun komunikasi seseorang tanpa sepengetahuan atau persetujuannya. Praktiknya dapat dilakukan melalui penyadapan telepon, pembacaan pesan pribadi, pemasangan alat perekam tersembunyi, hingga pengawasan terhadap komunikasi digital. Apakah hal tersebut legal atau ilegal menurut syariat?
Penyadapan Menurut Perspektif Fikih
Dalam kehidupan manusia, setiap orang memiliki hak untuk menjaga kehormatan, rahasia, dan ruang pribadinya. Islam memberikan perhatian besar terhadap perlindungan tersebut. Seseorang tidak dibenarkan memasuki wilayah pribadi orang lain tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, baik melalui tindakan fisik maupun melalui sarana komunikasi.
Dalam terminologi fikih, tindakan mencari-cari informasi tersembunyi tentang orang lain dikenal dengan istilah tajassus. Perbuatan ini secara tegas dilarang oleh Allah SWT sebagaimana firman-Nya:
وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا
Artinya: "Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain." (QS. Al-Hujurat: 12).
Menurut Imam ath-Thabari bahwa larangan tajassus berarti seseorang tidak boleh mengikuti aib orang lain dan menyelidiki rahasia mereka dengan maksud menemukan kekurangan atau kesalahannya. Ia menjelaskan dalam kitab Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an, Jilid 22, halaman 303 :
( وَلا تَجَسَّسُوا ) يقول: ولا يتتبع بعضكم عورة بعض, ولا يبحث عن سرائره, يبتغي بذلك الظهور على عيوبه ، ولكن اقنعوا بما ظهر لكم من أمره ، وبه فحمدوا أو ذموا ، لا على ما لا تعلمونه من سرائره
Artinya; “(Dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain). Maksudnya, janganlah sebagian dari kalian mengikuti dan mencari-cari aib sebagian yang lain. Jangan pula menyelidiki rahasia-rahasianya dengan tujuan mengetahui kekurangan dan kesalahannya. Akan tetapi, cukuplah bagi kalian dengan apa yang tampak dari keadaan seseorang. Berdasarkan hal yang tampak itulah kalian memberikan penilaian, baik berupa pujian maupun celaan, bukan berdasarkan rahasia-rahasia yang tidak kalian ketahui.”
Larangan tersebut diperkuat oleh sabda Rasulullah SAW:
إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا
Artinya: "Jauhilah prasangka, karena prasangka merupakan perkataan yang paling dusta. Janganlah kalian saling mencari-cari informasi tersembunyi dan janganlah kalian saling memata-matai." (HR. Bukhari dan Muslim).
Dalam kutub turats, diantaranya kitab Tuhfatul Muhtaj fi Syarh al-Minhaj, Jilid 9, halaman 220, Ibnu Hajar al-Haitami menjelaskan:
وليس لأحد البحث والتجسس واقتحام الدور بالظنون ، نعم إن غلب على ظنه وقوع معصية ، ولو بقرينة ظاهرة كإخبار ثقة جاز له ، بل وجب عليه التجسس إن فات تداركها كالقتل والزنا وإلا فلا ، ولو توقف الإنكار على الرفع للسلطان لم يجب لما فيه من هتك وتغريم المال قاله ابن القشيري وله احتمال بوجوبه إذا لم ينزجر إلا به وهو الأوجه ، ثم رأيت كلام الروضة وغيرها صريحا فيه .
Artinya: "Tidak seorang pun dibenarkan melakukan penyelidikan, memata-matai, atau menerobos masuk ke rumah-rumah hanya berdasarkan dugaan semata. Namun, apabila terdapat dugaan kuat bahwa suatu perbuatan maksiat sedang terjadi, meskipun dugaan tersebut didasarkan pada indikasi yang jelas, seperti informasi dari orang yang tepercaya, maka penyelidikan dibolehkan. Bahkan, penyelidikan dapat menjadi wajib apabila perbuatan tersebut tidak mungkin lagi dicegah atau diperbaiki setelah terjadi, seperti pembunuhan dan perzinaan. Jika tidak demikian, maka penyelidikan tidak dibenarkan. Apabila upaya mencegah kemungkaran hanya dapat dilakukan dengan melaporkannya kepada penguasa, maka menurut Ibnu al-Qusyairi, hal itu tidak wajib karena mengandung unsur pembukaan aib dan pembebanan biaya harta. Namun, terdapat kemungkinan bahwa pelaporan tersebut menjadi wajib apabila pelaku kemungkaran tidak dapat dihentikan kecuali melalui cara tersebut. Pendapat inilah yang lebih kuat. Kemudian, saya menemukan bahwa pernyataan dalam kitab al-Raudhah dan kitab-kitab lainnya secara tegas mendukung pendapat tersebut."
Berdasarkan dalil-dalil tersebut, penyadapan yang dilakukan untuk mengetahui percakapan pribadi, mencari rahasia, mengungkap aib, atau sekadar memenuhi rasa ingin tahu tanpa hak dan kepentingan yang dibenarkan, termasuk tindakan yang dilarang dalam Islam.
Dengan demikian, hukum asal penyadapan adalah haram karena mengandung unsur tajassus dan pelanggaran terhadap kehormatan serta privasi seseorang. [mu]
*Dewan perumus LBM PCNU Bojonegoro dan Ketua LBM PC KESAN LANGITAN Bojonegoro
