Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menerbitkan Surat Edaran (SE) untuk memperketat proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro. Sebab, proses PBJ ini, rentan terjadi tindak pidana korupsi (Tipikor).
Saat ini jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di yang ada di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mencapai 15.200 orang, terdiri dari 7.000 lebih PNS dan 8.000 lebih Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dengan penambahan 2.000 lebih PPPK tahap 2, total ASN Bojonegoro akan menjadi 17.528, dengan mayoritas adalah PPPK.
Sebanyak 20 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru mengaku jadi korban dugaan praktik pungutan liar (Pungli) di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bojonegoro.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro secara resmi membuka kegiatan Pembekalan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap 1 Tahun Anggaran 2024, yang digelar pada hari ini, Senin (23/6/2025) di GOR Utama Bojonegoro, Desa Ngumpak Dalem, Kecamatan Dander.
Komisi C DPRD Bojonegoro minta pelaku dugaan penipuan dengan modus loloskan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bojonegoro dinonaktifkan dari status aktifnya sebagai PNS di lingkungan Disdik, Kamis (12/6/2025).
Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro mengendus adanya sindikat yang bermain dalam dugaan pungutan liar (Pungli) terhadap Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bojonegoro.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro bakal merevitalisasi Alun-alun Bojonegoro. Salah satunya melakukan penataan parkir dan pedagang kaki lima (PKL). Rencananya, parkir dan PKL bakal disentrakan, dan akan disediakan lahan yang memadai dan strategis.
Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro menanggapi pemberitaan terkait dugaan penipuan atau pungutan liar (pungli) yang melibatkan salah satu oknum pegawainya, berinisial W. Dalam klarifikasinya, pihak rumah sakit menegaskan bahwa dugaan tindakan tersebut merupakan perbuatan pribadi dan tidak ada kaitannya dengan institusi.
Salah satu oknum pegawai di lingkungan RSUD Sosodoro Djatikoesoemo Kabupaten Bojonegoro diduga melakukan pungutan liar (pungli). Oknum pegawai berinisial W ini, diduga meminta uang senilai Rp380 juta, dengan iming-iming akan meloloskan korban menjadi PNS.
Suasana haru dan penuh harapan menyelimuti Aula Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bojonegoro, Senin (26/5/2025). Sebanyak 298 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Tahun 2024 resmi menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan, dalam pelantikan serentak yang dilaksanakan secara daring.