Tanah asset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro yang jumlahnya ratusan tersebar di berbagai wilayah Bojonegoro, seluruhnya belum bersertifikat. Untuk itu pada tahun 2018 ini, tanah asset tersebut akan diajukan ke Badan Pertanahaan Nasional (BPN) Bojonegoro untuk pengajuan pembuatan sertifikat.
Jumlah kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro mengalami penurunan. Namun jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI malah mengalami kenaikan, artinya jumlah warga kurang mampu masih bertambah.
Keterlambatan Pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2017 setiap sekolah, memang diakui oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro. Sebab, LPJ itu dilaksanakan di pertengahan tahun.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bojonegoro, hari ini Rabu, (31/1/2018) kembali menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di sejumlah Jalan Protokol Kota.
Dalam rangka memvalidasi data pengelolaan aset daerah dan penyusunan data aset Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bojonegoro. Menggelar acara Rapat Koordinasi Penyelesaian Rekonsiliasi Aset Tetap dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) Pemkab Bojonegoro tahun 2017 di ruang Angling Dharma Pemkab Bojonegoro, Selasa (30/1/2018).
Ratusan Pedagang Kaki Lima (PKL) di seputaran alun-alun menyaksikan pelantikan pengurus baru Paguyuban Pedagang Kaki Lima Seputaran Alun-Alun Bojonegoro (PPKLSB) periode 2018-2022, di gedung Maharani Bakorwil Bojonegoro, Rabu (14/1/2018). Para pedagang diseputar alun-alun tersebut mendo'akan Budi Irawanto yang akrab dipanggil Mas Wawan menjadi Bupati Bojonegoro.
Para pengurus baru Paguyuban Pedagang Kaki Lima Seputaran Alun-Alun Bojonegoro (PPKLSB) periode 2018-2022, secara resmi dilantik Budi Irawanto yang akrab dipanggil Mas Wawan. Kegiatan yang disaksikan para PKL seputaran alun-alun itu diadakan di Gedung Maharani Bakorwil Bojonegoro, Rabu (24/1/2018).
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bojonegoro terus melakukan upaya penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di pinngir jalan protokol, kota ledre.
Sebelum penetapan pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro 12 Februari 2018 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro sudah menerima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan memulai kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) pada 20 Januari 2018. Kegiatan ini dilakukan serentak di daerah yang akan menggelar Pilkada serentak, termasuk Kabupaten Bojonegoro.