Usai dilantik, seluruh anggota PPK dan PPS terpilih mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) terkait pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) mendatang. Pelaksanaan bimbingan teknik ini sesuai dengan tahapan yang telah dibentuk, sehingga PPK dan PPS perlu diberikan pengetahuan tentang hal itu.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro melaksanakan pelantikan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro 2018, Kamis (23/11/2017).
Pengumuman penetapan calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Bojonegoro telah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPUK) pada 7 November 2017 lalu.
Pelaksanaan perekrutan PPK dan PPS yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro menjadi sorotan Panitia Pengawas Kabupaten (Panwaskab) Bojonegoro. Setidaknya Panwaskab di Kota Ledre menemukan tujuh pelanggaran.
Calon Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), mengikuti Ujian Kompetensi Bidang (UKB) di Aston Hotel Jalan MH. Thamrin, Bojonegoro.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro memastikan tiga orang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terpilih diganti. Setelah mereka didapati masuk Daftar Calon Tetap (DCT) pemilihan legislatif 2014, sehingga tidak bisa menduduki jabatan tersebut.
Peserta calon pendamping pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kementerian Sosial (Kemensos) RI tahun 2017 akan mengikuti Ujian Kompetensi Bidang (UKB) dan Psikotes
Setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro mengumumkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terpilih, pada Selasa (7/11/2017), kini hasil tersebut terpaksa harus dianulir. Pasalnya mereka yang masuk daftar diketahui juga masuk Daftar Calon Tetap (DCT) pemilihan legislatif 2014.
Kementrian Agama (Kemenag) Bojonegoro mengklaim, bahwa pihaknya sampai saat ini belum menerima laporan terkait guru sertifikasi maupun PNS dibawah naungannya menjadi anggota PPK atau PPS di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bojonegoro.
Mundurnya dua pendamping desa di Tenaga Pendamping Profesional Masyarakat Desa (TPPMD) disayangkan Pendamping Ahli (PA) Kabupaten Bojonegoro. Sehingga tenaga pendamping di Kota Ledre itu akan memberikan masukan kepada koordinator Pendamping Wilayah (KPW) Jawa Timur.