Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru, SW di Kabupaten Bojonegoro berakhir dipecat secara tidak hormat oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bojonegoro. Sebab, SW terbukti melakukan penipuan terhadap puluhan korban sesama guru.
Bupati Bojonegoro memutuskan kedua pelaku praktik pungutan liar (Pungli) di Dinas Pendidikan (Disdik) dan RSUD Sosodoro Djatikoesoemo melanggar disiplin berat. Hal ini, dilakukan setelah melakukan pemeriksaan dari beberapa pihak terkait hingga pelaku dan korban.
Sebanyak 20 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru mengaku jadi korban dugaan praktik pungutan liar (Pungli) di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bojonegoro.
Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bojonegoro meminta agar para korban dugaan pungutan liar (Pungli) di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro untuk melaporkan oknum pelaku ke Polisi.
Para korban dugaan pungutan liar (Pungli) di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bojonegoro diancam akan dipecat dari jabatannya sebagai PPPK Guru. Mereka diancam dipecat oleh pelaku, jika para korban membongkar perilakunya, di hadapan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bojonegoro.
Korban dugaan pungutan liar (Pungli) di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bojonegoro mengaku diintimidasi pelaku. Korban yang merupakan PPPK Guru ini, diancam pelaku jika hadir dalam klarifikasi yang akan dilakukan Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Bojonegoro.
Seorang guru di SDN Dander II, Kecamatan Dander, Bojonegoro, Dwi Susilowati harus menelan pil pahit. Selain menghidupi keluarga seorang diri, ia juga tertipu Rp55 juta dengan iming-iming lolos menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bojonegoro.
Kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam pembangunan jalan di Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro dipertanyakan.
Dugaan pungutan liar (Pungli) senilai Rp380 juta yang dilakukan oknum pegawai negeri sipil (PNS) di RSUD dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro belum jelas. Sampai saat ini dugaan tersebut masih mengambang, dan belum ada tindakan tegas dari pihak manapun.
Satreskrim Polres Bojonegoro mulai mendalami dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum pegawai negeri sipil (PNS) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro, dengan iming-iming meloloskan sebagai CPNS.