Kelanjutan hearing (dengar pendapat) Kepala Desa se-Kabupaten Bojonegoro, yang digelar di gedung Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Rabu (8/11/2017) sore, ternyata tidak dihadiri oleh pihak ketiga palaksana ujian perangkat desa yang digelar beberapa waktu lalu yaitu Universitas Negeri Semarang (UNNES), dengan alasan ada agenda yang bertabrakan.
Proses pengisian perangkat desa serentak di Kabupaten Bojobegoro banyak menyisakan perdebatan, bahkan dinilai cacat hukum. Sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro berencana akan mengevaluasi Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2017 tentang perangkat desa.
Mendapat nilai nol dalam hasil pengisian perangkat desa tidak bisa disalahkan sepenuhnya kepada peserta. Pasalnya para peserta mendapatkan informasi terkait kode soal saat sosialisasi sebelum pelaksanaan ujian perangkat desa serentak.
elalui surat resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, tertanggal 2 November 2017. Dalam nomor surat 005/560/412.050/2017 yang ditandatangani wakil ketua DPRD, Suyuthi, menerima aduan masyarakat terkait perangkat desa.
Seleksi perangkat desa di Kabupaten Bojonegoro baru saja dilaksanakan, namun hal ini perlu dilakukan pengawalan oleh berbagai pihak agar seluruh hasil yang sudah berjalan melalui mekanisme itu dapat benar-benar berjalan dengan baik. Termasuk seleksi, pengoreksian maupun pengumuman hasil calon yang mendapat nilai tertinggi dalam proses pengisian perangkat desa serentak tersebut.
Setelah adanya pencanangan Unit Satgas Saber Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar), semua daerah membentuknya termasuk di Kabupaten Bojonegoro. Sehingga kedepan semua lintas sektoral harus saling bersinergi dalam rangka mempersempit korupsi di Kota Ledre.
Sebagai upaya mengantisipasi terjadinya korupsi di Kabupaten Bojonegoro, serta membuka aduan dari masyarakat terkait adanya pungutan liar. Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kota Ledre dikukuhkan di ruang angling dharma Pemkab Bojonegoro, Jum'at (24/2/2017).
Salah seorang warga di Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Siti Qomariyah melapor ke Polres Bojonegoro. Setelah wanita tersebut dimintai uang Rp 500 ribu oleh sekretaris desa (Sekdes) setempat, saat akan meminta tandatangan kepala desa.
Banyaknya rekanan di Kabupaten Bojonegoro, membuat Pemkab membuat langkah dengan mengadakan sosialisasi Keterbukaan Dokumen Kontrak dan Sapu Bersih Pungutan Liar di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro, yang bertempat di aula Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro, selasa (17/1/2017).