Layanan masyarakat tidak terkecuali sektor pendidikan dimungkinkan terjadi praktik pungutan liar (Pungli). Karena hal itu, Tim Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Kabupaten Bojonegoro mendatangi Dinas Pendidikan (Diknas) Kabupaten Bojonegoro untuk memberikan sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli), kepada guru dan kepala sekolah.
Rapat Koordinasi Penyusunan Kerja Tahun 2019 Unit Saber Pungli Kabupaten Bojonegoro, diselenggarakan di gedung Api Rawi Mapolres Bojonegoro. Rapat tersebu, dihadiri Wakil Bupati Bojonegoro, Wakapolres selaku Ketua Panitia, Kejari, Kodim 0813, Subdenpom Bojonegoro, dan Inspektorat, Selasa, (30/7/2019).
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bojonegoro belum menerima aduan maupun laporan terkait dugaan pungutan liar (pungli) Pengangkatan Asisten Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Kabupaten Bojonegoro.
Dugaan pungutan liar (pungli) Pengangkatan Asisten Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Kabupaten Bojonegoro ada indikasi keterlibatan orang dalam dinas terkait.
Upaya penelusuran dugaan pungutan liar (pungli) Pengangkatan Asisten Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Kabupaten Bojonegoro terus dilakukan Dinas Kesehatan (Dinkes).
Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro meminta dugaan pungutan liar (pungli) Pengangkatan Asisten Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Bojonegoro diusut tuntas.
Untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan mewujudkan wilayah bersih dan bebas dari korupsi, Polres Bojonegoro terus melakukan berbagai terobosan.
Kapolres Bojonegoro, AKBP Wahyu S. Bintoro dalam laporannya saat acara sosialisasi saber pungli menjelaskan, semangat yang diemban adalah sebagaimana instruksi presiden dan Menkopolhutkam, disampaikan bahwa beberapa waktu lalu Tim Saber Pungli juga melakukan pemantauan di Kabupaten Bojonegoro.
Kelanjutan hearing (dengar pendapat) Kepala Desa se-Kabupaten Bojonegoro, yang digelar di gedung Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Rabu (8/11/2017) sore, ternyata tidak dihadiri oleh pihak ketiga palaksana ujian perangkat desa yang digelar beberapa waktu lalu yaitu Universitas Negeri Semarang (UNNES), dengan alasan ada agenda yang bertabrakan.
Proses pengisian perangkat desa serentak di Kabupaten Bojobegoro banyak menyisakan perdebatan, bahkan dinilai cacat hukum. Sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro berencana akan mengevaluasi Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2017 tentang perangkat desa.