Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bojonegoro belum menerima aduan maupun laporan terkait dugaan pungutan liar (pungli) Pengangkatan Asisten Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Kabupaten Bojonegoro.
Dugaan pungutan liar (pungli) Pengangkatan Asisten Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Kabupaten Bojonegoro ada indikasi keterlibatan orang dalam dinas terkait.
Upaya penelusuran dugaan pungutan liar (pungli) Pengangkatan Asisten Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Kabupaten Bojonegoro terus dilakukan Dinas Kesehatan (Dinkes).
Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro meminta dugaan pungutan liar (pungli) Pengangkatan Asisten Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Bojonegoro diusut tuntas.
Untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan mewujudkan wilayah bersih dan bebas dari korupsi, Polres Bojonegoro terus melakukan berbagai terobosan.
Kapolres Bojonegoro, AKBP Wahyu S. Bintoro dalam laporannya saat acara sosialisasi saber pungli menjelaskan, semangat yang diemban adalah sebagaimana instruksi presiden dan Menkopolhutkam, disampaikan bahwa beberapa waktu lalu Tim Saber Pungli juga melakukan pemantauan di Kabupaten Bojonegoro.
Kelanjutan hearing (dengar pendapat) Kepala Desa se-Kabupaten Bojonegoro, yang digelar di gedung Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Rabu (8/11/2017) sore, ternyata tidak dihadiri oleh pihak ketiga palaksana ujian perangkat desa yang digelar beberapa waktu lalu yaitu Universitas Negeri Semarang (UNNES), dengan alasan ada agenda yang bertabrakan.
Proses pengisian perangkat desa serentak di Kabupaten Bojobegoro banyak menyisakan perdebatan, bahkan dinilai cacat hukum. Sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro berencana akan mengevaluasi Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2017 tentang perangkat desa.
Mendapat nilai nol dalam hasil pengisian perangkat desa tidak bisa disalahkan sepenuhnya kepada peserta. Pasalnya para peserta mendapatkan informasi terkait kode soal saat sosialisasi sebelum pelaksanaan ujian perangkat desa serentak.
elalui surat resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, tertanggal 2 November 2017. Dalam nomor surat 005/560/412.050/2017 yang ditandatangani wakil ketua DPRD, Suyuthi, menerima aduan masyarakat terkait perangkat desa.