Sebagai upaya meningkatkan kemampuan guru dalam proses belajar mengajar di sekolah. Sebanyak 155 guru sertifikasi dari 41 lembaga SD negeri/swasta di Kecamatan Sumberrejo memperdalam Bahasa Daerah dengan mengikuti workshop di SDN Sumberrejo 1, selama tiga hari.
Tidak hanya menetapkan Kepala Desa Kuniran, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro, Masyudi sebagai tersangka dan ditahan dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan, namun penyidik terus mendalami keterlibatan pihak lain. Tidak tanggung-tanggung, 12 saksi diperiksa untuk memberikan keterangan terkait pengisian perangkat desa tersebut.
Dalam pembahasan bersama terkait polemik pengisian perangkat desa di ruang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Rabu (8/11/2017) kemarin, harus ditunda. Pasalnya pihak ketiga Universitas Negeri Semarang (UNNES) yang ditunjuk sebagai pelaksana tidak datang dalam acara tersebut.
Usai menerima laporan dugaan penipuan yang dilakukan Kepala Desa Kuniran, Masyudi (40), Polres Bojonegoro langsung melakukan penyelidikan dan penyidikan. Setelah cukup bukti, Kades Kuniran, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro ditetapkan tersangka dan langsung ditahan.
Dalam hearing yang digelar oleh DPRD Bojonegoro, dengan calon perangkat desa maupun perwakilan Kepala Desa yang ada di Bojonegoro belum ada kejelasan. Pasalnya, narasumber yang diharap-harapkan datang, yaitu UNNES untuk memberi penjelasan dan bisa meredakan isu negatif yang tersebar di masyarakat tidak hadir.
Lima kecamatan yang berada di selatan Bojonegoro, saat musim hujan rawan terjadi bencana longsor lantaran kurangnya penghijauan yang berfungsi menyerap air hujan.
Dalam hearing antara perwakilan Kepala Desa maupun Calon Perangkat dengan DPRD Bojonegoro, yang digelar di Gedung Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, Rabu (8/11/2017) sore, ada yang mengadu menjadi korban sosialisasi menyesatkan.
Kerancuan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat terkait ketidak jelasan ujian perangkat desa, membuat beberapa kepala desa menjadi kebingungan. Paslanya, banyak kepala desa yang menjadi sasaran masyarakat terkait ketidak puasan ujian.
Kelanjutan hearing (dengar pendapat) Kepala Desa se-Kabupaten Bojonegoro, yang digelar di gedung Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Rabu (8/11/2017) sore, ternyata tidak dihadiri oleh pihak ketiga palaksana ujian perangkat desa yang digelar beberapa waktu lalu yaitu Universitas Negeri Semarang (UNNES), dengan alasan ada agenda yang bertabrakan.
Proses pengisian perangkat desa serentak di Kabupaten Bojobegoro banyak menyisakan perdebatan, bahkan dinilai cacat hukum. Sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro berencana akan mengevaluasi Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2017 tentang perangkat desa.