Mendapat nilai nol dalam hasil pengisian perangkat desa tidak bisa disalahkan sepenuhnya kepada peserta. Pasalnya para peserta mendapatkan informasi terkait kode soal saat sosialisasi sebelum pelaksanaan ujian perangkat desa serentak.
elalui surat resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, tertanggal 2 November 2017. Dalam nomor surat 005/560/412.050/2017 yang ditandatangani wakil ketua DPRD, Suyuthi, menerima aduan masyarakat terkait perangkat desa.
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bojonegoro gelar pengobatan gratis di Desa Jatitengah, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro. Diperkirakan lebih dari 200 warga datang untuk mengikuti pengobatan massal ini.
Setelah membuka posko pengaduan di Kantor SPKT Polres Bojonegoro pasca pengisian perangkat desa, Polres Bojonegoro menerima laporan. Salah satunya dari Mulyono (33) Alamat Desa Kuniran RT.14/RW.02 Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro yang melapor ke Polres, karena diduga tertipu ratusan juta rupiah dalam pengisian perangkat desa yang diikutinya.
Pasca pengumuman hasil pengisian perangkat desa serentak 2017, beberapa pemerintah desa sudah mengeluarkan surat rekomendasi. Bahkan diantara desa tersebut sudah mengadakan pelantikan perangkat desa terpilih, seperti halnya Kecamatan Kedewan.
Setelah hasil ujian perangkat desa yang dilaksanakan serentak pada 26 Oktober 2017, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro mengawali pelantikan perangkat desa (pemdes) baru. Pasalnya beberapa kecamatan lainnya belum mengadakannya.
Keberadaan rumah kos di Kabupaten Bojonegoro semakin menjamur, karena lemahnya pengawasan tempat tersebut bisa disalah gunakan. Terbukti dalam razia rumah kos yang digelar anggota Polsek Kota Bojonegoro mendapatkan sepasang penghuni kos yang bukan suami istri.
Sampai di akhir bulan Oktober tahun 2017 ini, klaim Jasa Raharja di Kantor Perwakilan Bojonegoro tembus Rp12.308.009.277. Jumlah itu dari 879 kasus. Dari data tersebut meningkat jika dibanding dengan bulan yang sama di tahun 2016.
Dengan menggandeng beberapa komunitas di Bojonegoro, seperti Komunitas pecinta Bonsai, Seniman, Pengrajin, Kuliner dan Unit Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dinas Budaya dan Pariwisata (Disbudpar) gelar Bojonegoro Art, Culture And Tourism Festival selama 10 hari di Gedung Sebaguna Bojonegoro.
Pengangkatan perangkat desa terpilih berdasarkan nilai tertinggi peserta, setelah dikoreksi. Termasuk Orang Dengan HIV-AIDS (ODHA) yang mendapatkan nilai tertinggi juga berhak menjabat perangkat desa sesuai formasi yang diikutinya tersebut.