Tim Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Dana Abadi Migas sudah disepakati. Namun fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bojonegoro menginginkan nama Raperda tersebut dirubah menjadi Dana Abadi Pendidikan.
Rapat paripurna II atau penutup, dengan acara penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) HIV-AIDS dan Tuberculosis (TB), Kamis (22/6/2017) batal dilakukan. Pasalnya, dalam rapat yang sejatinya akan digelar di ruang Paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro itu tidak kuorum.
Proses rapat paripurna pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) HIV-AIDS dan Tuberculosis (TB) di ruang paripurna setempat, Kamis (22/6/2017) molor dilakukan. Pasalnya, para undangan maupun anggota DPRD belum ada yang hadir.
Setelah melalui pembahasan, panjang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) HIV-AIDS dan Tuberculosis (TB) selangkah lagi akan disahkan. Hal itu setelah diadakannya rapat paripurna internal DPRD dengan acara penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda tersebut.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro akan menerapkan pembayaran sistem online pajak daerah. Ini menyusul pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sistem online pajak daerah.
Molornya pengesahan Rancangan Peraturan Daerah ( Raperda) tentang penanggulangan HIV AIDS dan TB di Bojonegoro, mendapat tanggapan dari salah satu organiasasi masyarakat (ormas).
Dua dari salah satu Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang belum disahkan yakni terkait penanggulangan HIV-AIDS dan TB di Kabupaten Bojonegoro. Belum disahkannya Raperda tersebut karena adanya kesalahan administrasi di Sekretariat Dewan (Sekwan) setempat.
Menjelang pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diagendakan siang ini, Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kabupaten Bojonegoro bersama Pemkab Bojonegoro melakukan pembahasan Raperda Perangkat Desa, Jum'at (5/5/2017) pagi. Eksekutif dan Legislatif sudah ada titik temu terkait draft Raperda perangkat desa.
Program Legislasi Daerah (Prolegda) ditahun 2017 rencananya, akan membahas 16 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Belasan Raperda tersebut berasal usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro dan Pemkab Bojonegoro.
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tahun 2016 selangkah lagi akan disahkan. Namun beberapa Raperda yang menunggu disahkan, termasuk Raperda Perangkat Desa. Pasalnya masih ada beberapa poin dalam draft Raperda tersebut yang belum ada kepastian.