Setelah melalui pembahasan yang cukup panjang, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penyelenggaran pendidikan telah ditetapkan. Peraturan tersebut dipastikan akan mengakomodir lembaga-lembaga yang ada di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag).
Setiap desa diwajibkan memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Agar lebih menguatkan perekonomian desa, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) BUMDes terus dibahas sebagai instrumen kebijakan yang relevan.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menggelar Focus Group Discussions (FGD) terkait tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). FGD yang berlangsung di Toyo Aji, Desa Wedi, Kecamatan Kapas, Rabu (4/12/2019) ini, melibatkan sejumlah pakar dari akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), sejumlah instansi, Ormas dan unsur masyarakat lainnya.
Focus Group Discussions (FGD), yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Bojonegoro terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Baperda) tahun 2019, mendapat tanggapan yang positif dari Perkumpulan Disabilitas Bojonegoro dan menilai hal tersebut pantas untuk dijadikan Perda.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menggelar Focus Group Discussions (FGD) terkait tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). FGD yang berlangsung di Toyo Aji, Desa Wedi, Kecamatan Kapas, Rabu (4/12/2019) ini, melibatkan sejumlah pakar dari akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), sejumlah instansi, Ormas dan unsur masyarakat lainnya.
Perkembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Bojonegoro tidak lepas dari peran lembaga pendidikan. Sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta Pemkab serius perhatikan bidang pendidikan, termasuk pemberian intensif guru madrasah.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menggelar paripurna Pembentukan Pansus Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro 2018-2023, Selasa (13/2/2019).
Jawaban fraksi-fraksi atas pendapat bupati terkait 2 Raperda inisiatif DPRD Kabupaten Bojonegoro dilakukan di ruang rapat paripurna DPRD, Rabu (6/2/2019). Sembilan fraksi menyampaikan jawaban masing-masing.
Pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro 2019-2023 belum jelas. Padahal RPJMD sudah diusulkan ke DPRD setempat.
Meski sudah dijadwalkan jauh-jauh hari, namun karena minimnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang hadir dalam Rapat Paripurna akhirnya dua Raperda inisiatif hari ini gagal dibahas.