Naskah akademik rancangan peraturan daerah atau Raperda dana abadi disusun oleh tim civitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM). Kalangan DPRD Kabupaten Bojonegoro, telah mempelajari naskah akademik tersebut.
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Dana Abadi Pendidikan Berkelanjutan terus dimatangkan. Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah kembali bertemu DPRD Bojonegoro di sidang paripurna, untuk membahas Raperda. Kini, DPRD telah resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Raperda.
Bupati Bojonegoro, Anna M'Awanah bersama DPRD Kabupaten dalam Sidang Paripurna, Rabu (13/7/2022) membahas dana abadi pendidikan berkelanjutan. Agenda selanjutnya disepakati dan ditetapkan pada tanggal 20 Juli 2022.
.png)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro tengah memproses Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dengan sejumlah eksekutif dan dinas terkait. Dalam pelaksanaannya, Panitia Khusus (Pansus) II menggandeng Universitas Bojonegoro (Unigoro) sebagai bagian tim akademisi.
Panitia Khusus (Pansus) II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, siang ini menggelar pertemuan dengan sejumlah dinas instansi untuk membahas Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
Masuknya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) ditahun 2021 akan diprioritasnya pembahasannya. Pasalnya di tahun ini ada 15 Raperda termasuk Raperda P3A yang merupakan usulan DPRD Kabupaten Bojonegoro.
Keprihatinan terhadap kondisi perempuan dan anak di Kabupaten Bojonegoro ditunjukan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) setempat. Para mahasiswa tersebut mendorong agar disahkannya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A).
Setelah melalui proses pembahasan bersama stekholder terkait maupun masyarakat, empat Rancanangan Peraturan Daerah (Raperda) akhirnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Meskipun menunggu persetujuan Gubernur, namun ke depan tumpuan sektor-sektor tersebut semakin kuat.
Pemerintah serius menangani kesehatan masyarakat, termasuk prihatin maraknya perokok yang juga menyasar kalangan pelajar. Sehingga perlu adanya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Bojonegoro.
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro terus membahas 15 Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) ditahun 2021. Namun dalam program pembahasan payung hukum tersebut, wakil rakyat bersama tim Pemkab mengutamakan Raperda tentang RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten Bojonegoro 2020-2040.