Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Provinsi Jawa Timur menyatakan dukungannya terhadap pencabutan enam Peraturan Daerah (Perda) yang dinilai sudah tidak relevan. Namun, Fraksi PDIP memiliki pandangan berbeda dengan Gubernur terkait status Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Bandara Abdulrachman Saleh Malang.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Jawa Timur menanggapi Pendapat Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur. Fraksi PKB secara umum menyambut baik langkah penyederhanaan regulasi melalui metode omnibus untuk mencabut enam perda sekaligus.
Angka pernikahan anak di Kabupaten Bojonegoro masih tinggi hingga tahun 2025 ini. Untuk menekan pernikahan anak dibawah umur ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pencegahan melonjaknya angka tersebut.
Penjabat (Pj) Bupati Bojonegoro Adriyanto menyampaikan Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025-2045. Kegiatan ini digelar di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Bojonegoro.
Rancangan peraturan daerah (Raperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) terus digodok. Saat ini, panitia khusus (Pansus) II DPRD Kabupaten Bojonegoro meminta masukan dari pengusaha cafe hingga mahasiswa di Kabupaten Bojonegoro, Senin (10/7/2023).
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Bojonegoro mulai digodok. Raperda KTR itu merupakan usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro untuk mengendalikan cemaran asap dari pembakaran produk tembakau.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro rencanakan membahas Rancangan Peraturan Daerah (Reperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Hal itu dilakukan untuk kesehatan masyarakat, namun tetap memperhatikan industri pembuatan rokok yang banyak menyerap tenaga kerja.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menggelar rapat paripurna bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro. Rapat paripurna digelar di Gedung DPRD Bojonegoro membahas empat rancangan peraturan daerah (Raperda). Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah diwakili Sekda Nurul Azizah, Rabu (10/5/2023).
Rancangan peraturan daerah (Raperda) penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak yang telah di inisiasi oleh DPRD kabupaten Bojonegoro. Khususnya komisi C, telah memasuki tahapan pembahasan untuk menguji naskah akademik yang telah dibentuk.
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Dana Abadi Pendidikan Berkelanjutan akhirnya rampung. DPRD Bojonegoro bersama Pemkab Bojonegoro menggelar rapat pembahasan terkait Raperda ini di Kabupaten Badung, Bali. Pembahasan Raperda ini sempat diwarnai aksi menyelamatkan diri akibat gempa yang membuat seluruh masyarakat panik.