Komisi E DPRD Jawa Timur menilai tingginya penyerapan anggaran pada perangkat daerah mitra kerja belum sepenuhnya berdampak terhadap penyelesaian persoalan strategis di bidang kesejahteraan rakyat. Karena itu, pemerintah daerah didorong melakukan evaluasi terhadap perencanaan anggaran, khususnya belanja pegawai, agar lebih berorientasi pada hasil pembangunan.
Pemkab Bojonegoro menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2027. Kegiatan yang digelar Jumat (23/01/2026) ini menjadi ruang strategis dalam menjaring aspirasi masyarakat sejak tahap awal perencanaan pembangunan daerah.
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro menggelar Sosialisasi Perbup tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di tiga kawasan. Sosialisasi digelar selama tiga hari mulai Selasa (2/12/2025) hingga Kamis (4/12/2025) di Ruang Angling Dharma, Gedung Pemkab Bojonegoro.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab).
Pemkab Bojonegoro menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) terkait Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 dan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. Kegiatan ini digelar di Ruang Angling Dharma, Pemkab Bojonegoro, Rabu (22/2/2023).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan (Perinaker) menggelar kegiatan Optimalisasi Koordinasi dan Pengawasan Sistem Informasi SIINas.
Rancangan Undang-undang terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan dikenakan pada sembako, jasa yang membantu ibu melahirkan hingga pendidikan yang saat ini masih dalam tahap pembahasan oleh pemerintah tentunya membuat masyarakat khawatir. PPN tersebut tidak berlaku untuk semua kebutuhan, melainkan beberapa barang ataupun pangan yang memiliki nilai jual tertinggi.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, selaku Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) dari unsur pemerintah, ingin memperkuat visi dan misi DEN khususnya dalam upaya mempercepat pemanfaatan bahan bakar nabati (BBN) di Tanah Air.
Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Keluarga Berencana (DP3AKB) Bojonegoro akan memulai program pendataan keluarga (PK) per 1 April hingga 31 Mei 2021.
Pembangunan jalan di Kabupaten Bojonegoro tidak main-main, setelah realisasi 114,4 kilometer tuntas di tahun 2019, kini tengah diproses yang 124,5 kilometer di APBD induk tahun 2020. Hampir semuanya rigid beton atau cor. Sisanya 7 kilometer aspal dari sumber Dana Alokasi Khusus (DAK).