Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah melindungi industri rokok nasional dari ancaman rokok ilegal dan kebijakan cukai yang tidak proporsional. Pernyataan itu diapresiasi Ketua Paguyuban Mitra Produksi Sigaret Seluruh Indonesia (MPSI), Dr. H. Sriyadi Purnomo, yang menilai langkah Menkeu memberi harapan bagi jutaan pekerja, petani, dan UMKM di sektor kretek tangan (SKT).
Kondisi musim yang belum menentu hingga pertengahan tahun 2025, membuat petani ketar-ketir menanam tembakau. Akibatnya, hingga Juli 2025, luas tanam tercatat 11.320 hektare dengan sebaran di 26 kecamatan.
Petani tembakau di Kabupaten Bojonegoro mulai memasuki masa panen di beberapa wilayah. Walaupun ada yang sudah memasuki masa akhir juga untuk tanam awal. Sempat terkendala cuaca, para petani masih bisa tersenyum karena harga tembakau kering kembali naik di kisaran Rp35.000/kilogram (Kg) hingga Rp 40.000/Kg.
Ratusan buruh pabrik rokok di Kabupaten Bojonegoro terkena badai PHK massal. Sebanyak 596 orang ini di PHK dari Mitra Produksi Sigaret (MPS) Padangan, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro.
Sebanyak 596 buruh pabrik rokok di Mitra Produksi Sigaret (MPS) Padangan, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, harus menelan pil pahit. Sebab, mereka terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang disebabkan produksi menurun.
8,5 Juta Batang Rokok Ilegal Dimusnahkan, Total Rp12,6 Miliar
Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai (KPPBC) Bojonegoro melaksanakan pemusnahan Barang Milik Negara, hasil penindakan di bidang cukai berupa rokok ilegal, sebanyak 8,5 juta batang, Selasa (26/8/2025).
Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai (KPPBC) Bojonegoro melaksanakan pemusnahan Barang Milik Negara, hasil penindakan di bidang cukai berupa rokok ilegal, sebanyak 8,5 juta batang, Selasa (26/8/2025).
Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai (KPPBC) Bojonegoro melaksanakan pemusnahan Barang Milik Negara, hasil penindakan di bidang cukai berupa rokok ilegal, sebanyak 8,5 juta batang, Selasa (26/8/2025).
Komitmen memberantas peredaran rokok ilegal terus dilakukan Pemkab Bojonegoro. Langkah nyata ini guna menangani maraknya peredaran barang kena cukai (BKC) ilegal khususnya hasil tembakau (HT).