Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur melalui Badan Koordinator (Bakorwil) wilayah II Jawa Timur yang menaungi Kabupaten maupun Kota baik Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Kediri, Mojokerto dan Jombang, turut serta mengikuti rapat koordinasi (rakor) pencegahan korupsi bersama komisi pemberantasan korupsi (KPK), di Pendopo Malowopati Bojonegoro, Selasa (9/3/2021).
Presiden Tak akan Lindungi Pejabat yang Terlibat Korupsi
Meski Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur (Jatim) telah menetapkan satu tersangka dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan jalan dengan dugaan kerugian negara sebesar Rp1,3 miliar, Kejari masih melakukan pendalaman pemeriksaan kepada saksi-saksi. Pekan depan, pihak Kejari akan berkoordinasi dengan saksi ahli guna kelengkapan BAP.
Pemkab Bojonegoro menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bersama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bojonegoro, Jawa Timur, PT Asri Dharma Sejahtera (ADS) serta pengelola penyertaan saham (Participating Interest/PI) Blok Cepu, Selasa (4/8/2020).
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilakukan oleh mitra Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bojonegoro, Jawa Timur, PT Asri Dharma Sejahtera (ADS) serta pengelola penyertaan saham (Participating Interest/PI) Blok Cepu, Selasa (30/6/2020) digedung ruang Angling dharma Pemkab Bojonegoro bersama PT Surya Energi Raya (SER), berakhir dengan belum ada kesepakatan.
PT Surya Energi Raya (SER) tiba-tiba ninta izin meninggalkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilakukan oleh mitra Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bojonegoro, Jawa Timur, PT Asri Dharma Sejahtera (ADS) serta pengelola penyertaan saham (Participating Interest/PI) Blok Cepu, Selasa (30/6/2020) di gedung ruang Angling Dharma Pemkab Bojonegoro.
Meski penyidik Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro telah memeriksa mantan Kepala Disbudpar Bojonegoro, Amir Sahid, selama kurang lebih 5 jam lamanya pada Rabu (13/5/2020), pihak Kejari belum menetapkannya sebagai tersangka atas dugaan korupsi uang sisa asuransi di tiga tempat wisata yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro.
Adanya beberapa kepala desa (Kades) yang ditahan Polres Bojonegoro, diduga menyalahgunakan Dana Desa (DD), membuat DD di desa tersebut terancam tak bisa dicairkan.
Penahanan SH yang diduga melakukan penggelapan Pajak PBB di beberapa desa di Kecamatan Kapas menurut Kuasa Hukum SH, Nur Syamsi seharusnya tidak dilakukan penahanan, namun semestinya Pelaku SH bisa diberlakukan tahanan luar.
Berkas dugaan kasus korupsi anggaran audit internal dana inspektorat Bojonegoro, dengan tersangka Kepala Inspektorat Bojonegoro, Syamsul Huda terus bergulir, bahkan berkas kasus itu telah memasuki tahap 2 pemeriksaan oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro.