Polres Bojonegoro telah melimpahkan berkas perkara terkait dugaan kasus korupsi Dana Desa (DD), Desa/Kecamatan Sukosewu, WP, kepada Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro mengenalkan sejak diri hari anti korupsi kepada anak-anak Sekolah Menengah Pertama (SMP), yaitu dengan cara mengadakan lomba cedas cermat, pidato, dan yel-yel, Rabu (21/11/2018) di Kantor Kajari Bojonegoro.
Penahanan terhadap Kepala Desa (Kades) Sukosewu, diakui belum diketahui oleh Camat Sukosewu. Hingga kini Sabtu (17/11/2018) ini pihaknya belum menerima surat pemberitahuan terkait penahanan Kades yang diduga tersangkut penggelapan Dana Desa (DD) tersebut.
Meskipun Kepala Desa (Kades) Sukosewu, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro, WP sudah ditahan Polres Bojonegoro kasus tindak korupsi, namun pihak kepolisian belum bisa memastikan jumlah kerugian akibat perbuatan WP.
Kepala Desa (Kades) Sukosewu, WP ditahan Polres Bojonegoro setelah dilakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap yang bersangkutan. Kades perempuan di Kecamatan Sukosewu,Kabupaten Bojonegoro itu diduga melakukan tidak pidana korupsi dana desa.
Kasus dugaan korupsi Dana Desa (DD) di Desa Pragelan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro, mendapat sorotan dari Forum Kedaulatan Masyarakat Bojonegoro (FKMB), yang menilai pengusutan kasus tersebut lambat.
Jika dalam waktu dekat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Asri Dharma Sejahtera (ADS) jadi gelar, maka kemungkinan besar salah satu agendanya membahas posisi Direktur Utama (Dirut). Sebab, masa jabatan Dirut habis tahun ini.
11 Kepala daerah di Jawa Timur (Jatim) terciduk KPK karena melakukan korupsi. Nasib mereka kini ada yang masih di sel tahanan atau tahap pemeriksaan. Jawa Timur seakan-akan 'panen' pejabat atau kepala daerah yang diamankan KPK.
Harapan untuk bersih dari kasus Korupsi di Kabupaten Bojonegoro belum tercapai. Pasalnya, dalam kurun waktu Januari-September 2018 ini setidaknya ada 3 pejabat publik terjerat kasus korupsi.
Persaingan Partai Politik (Parpol) dalam mengaet bakal calon legislatif (bacaleg) untuk merebut kursi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro tidak semudah membalikkan telapak tangan.