Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air (DPU-SDA) Kabupaten Bojonegoro berdoa dari ambrolnya megaproyek penahan tebing di Desa Lebaksari, Kecamatan Baureno senilai Rp40 Miliar itu, agar tidak ada kerugian negara.
Setelah menjadi buronan kasus korupsi selama 7 tahun, dan masuk daftar pencarian orang (DPO) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro, Tadjjudin Nur Kadir akhirnya tertangkap oleh Tim Satgas Intelijen Reformasi dan Inovasi (SIRI) Kejaksaan Agung (Kejagung).
Sidang perdana dugaan kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) perkara Mobil Siaga yang diberikan ke 386 desa di Kabupaten Bojonegoro ditunda. Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan ini sebelumnya dijadwalkan hari ini Kamis (6/2/2025) di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya.
Pejabat (Pj) Bupati Bojonegoro, Adriyanto dinilai gagal dalam mengelola keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro pada tahun 2024. Pasalnya, Pemkab Bojonegoro masuk pada zona merah rentan korupsi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI). Dalam rilis tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro masuk dalam zona merah atau rentan terjadi tindak pidana korupsi (Tipikor).
Sepanjang tahun 2024, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam dugaan kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Menag mengajak semua pihak di Kemenag untuk menegakkan prinsip-prinsip kejujuran, efisiensi, dan azas manfaat dalam setiap langkah kebijakan yang diambil. Hal ini disampaikan dalam kegiatan Integrity Festival (IntegriFest) Kemenag yang bertepatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2024.
5 tersangka kasus korupsi bantuan keuangan khusus (BKK) berupa mobil siaga segera disidangkan. Dalam waktu dekat, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro bakal melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.
Empat Kepala Desa (Kades) di Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro yang terlibat dugaan korupsi bantuan keuangan khusus desa (BKKD) pembangunan jalan, dituntut 5 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Bojonegoro.
Dua pembangunan ruas jalan di Kabupaten Bojonegoro diduga tak sesuai spesifikasi. Sehingga, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro melakukan penyidikan dalam proyek yang menilai anggaran Miliaran rupiah itu.