Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Surabaya mengabulkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap kasus korupsi mobil siaga desa di Kabupaten Bojonegoro. Majelis hakim memvonis lima terdakwa, dengan hukuman ringan, Senin (27/5/2025).
Kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Drokilo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro dinaikkan ke tahapan penyidikan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro.
Lima terdakwa kasus korupsi mobil siaga di Kabupaten Bojonegoro sebelumnya telah dituntut hukuman ringan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Namun, penasihat hukum (PH) salah satu terdakwa, akan minta hukuman lebih ringan lagi, dalam sidang agenda pembacaan nota pembelaan atau pledoi.
Sidang kasus korupsi pengadaan mobil siaga di Kabupaten Bojonegoro memasuki babak penuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). JPU menuntut kelima terdakwa dengan hukuman yang paling rendah, kemarin (8/5/2025) di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya.
Sejumlah fakta terkuak dalam persidangan perkara korupsi pengadaan mobil siaga desa di Kabupaten Bojonegoro. Saksi mengakui, cashback senilai Rp15 juta merupakan permintaan para kepala desa (Kades) terhadap terdakwa Heni Sri Setyaningrum.
Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air (DPU-SDA) Kabupaten Bojonegoro berdoa dari ambrolnya megaproyek penahan tebing di Desa Lebaksari, Kecamatan Baureno senilai Rp40 Miliar itu, agar tidak ada kerugian negara.
Setelah menjadi buronan kasus korupsi selama 7 tahun, dan masuk daftar pencarian orang (DPO) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro, Tadjjudin Nur Kadir akhirnya tertangkap oleh Tim Satgas Intelijen Reformasi dan Inovasi (SIRI) Kejaksaan Agung (Kejagung).
Sidang perdana dugaan kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) perkara Mobil Siaga yang diberikan ke 386 desa di Kabupaten Bojonegoro ditunda. Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan ini sebelumnya dijadwalkan hari ini Kamis (6/2/2025) di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya.
Pejabat (Pj) Bupati Bojonegoro, Adriyanto dinilai gagal dalam mengelola keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro pada tahun 2024. Pasalnya, Pemkab Bojonegoro masuk pada zona merah rentan korupsi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI). Dalam rilis tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro masuk dalam zona merah atau rentan terjadi tindak pidana korupsi (Tipikor).