Komisi C DPRD Jawa Timur mengapresiasi kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Timur yang berhasil melampaui target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun Anggaran 2025. Di sisi lain, Komisi C juga mendorong penguatan pengelolaan aset daerah sebagai upaya meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah dan memperkuat tata kelola pemerintahan.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bojonegoro menggelar Rembug Pajak Daerah, di Griya Dharma Kusuma (GDK), Rabu (24/6/2026). Rembug pajak tersebut mengambil tema 'Evaluasi dan Implementasi Sistem Tapping Box (Jatim Tax) bagi Pelaku Usaha'.
DPRD Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Nota Keuangan Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, pada Senin (22/6/2026).
Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Bojonegoro berlangsung hangat dan penuh semangat kolaborasi. Bertempat di halaman Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, kegiatan ini menjadi ruang dialog sosial antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk memperkuat hubungan industrial yang harmonis, JUmat (1/5/2026).
Pertamina Patra Niaga kembali menghadirkan promo spesial bagi pelanggan setia melalui aplikasi MyPertamina. Sepanjang tahun 2026, konsumen bisa menikmati double points setiap hari Sabtu dan Minggu untuk berbagai transaksi produk unggulan Pertamina Patra Niaga.
Pemkab Bojonegoro, Jawa Timur, mengalokasikan anggaran sebesar Rp40,4 miliar untuk Program Beasiswa Tahun 2026 yang segera dibuka. Dukungan anggaran tersebut menjadi langkah nyata pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus memperluas akses bagi warga Bojonegoro agar dapat melanjutkan studi tanpa terkendala biaya.
Fraksi PKB DPRD Jawa Timur menyampaikan keprihatinan terhadap melemahnya postur pendapatan dalam Rancangan APBD Jatim 2026, yang menunjukkan penurunan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Juru Bicara Fraksi PKB Ibnu Alfandy Yusuf mengungkapkan bahwa total pendapatan daerah turun Rp2,8 triliun.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro resmi melakukan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sejak awal tahun 2025, pada masa kepemimpinan Penjabat (Pj) Bupati Adriyanto.
Pemkab Bojonegoro terus berupaya meningkatkan Pendapat Asli Daerah (PAD). Salah satunya meningkatkan sinergi dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai langkah optimalisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTP).
Tim KKN PINTAR 9 dari Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri (UNUGIRI) telah aktif berpartisipasi dalam Program Integrasi Layanan Primer (ILP) Posyandu Delima 1-5 di Desa Ngrandu. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, khususnya ibu hamil, balita, remaja, dan lansia.