Berbagai cara pemerintah untuk menekan tingginya kasus Demam Berdarah Dengue (DBD). Sebagai tindak lanjut dari agenda sebelumnya Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bojonegoro bekerja sama dengan Puskesmas Kota, kali ini PMI bersama Kecamatan Kota Bojonegoro bekerjasama melakukan Penyuluhan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN).
Dengan banyaknya kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Desa Sukorejo Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro. Maka desa setempat malakukan gerak cepat untuk mengurangi kasus DBD. Mulai hari ini masyarakat desa mendirikan Program Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik (Juru Pemantau Jentik).
Maraknya kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) yang akhir-akhir ini melanda kota ledre, membuat berbagai lapisan masyarakat bergerak menanganinya, apalagi instansi kesehatan, khususnya Puskesmas Bojonegoro yang hari ini, Jum'at (25/1/2019) menggalakan kegiantan pembasmian sarang dan jentik nyamuk bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia (PMI).
Angka kematian akibat Demam Berdarah Dengue (DBD) di Provinsi Jawa Timur cukup banyak. Beberapa Kabupaten/Kota menyumbang angka kematian akibat DBD. Termasuk Kabupaten Bojonegoro.
Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Bojonegoro pada pertengahan Januari tahun 2019 ini bisa dibilang cukup tinggi. Terbukti Ada 97 kasus dan 2 orang meninggal dunia akibat demam berdarah.
Demam berdarah dengue (DBD) yang tergolong ringan pada anak, seringkali berupa demam tanpa diikuti gejala tertentu. Jika muncul gejala, umumnya terjadi sekitar 4-7 hari setelah digigit nyamuk penyebab DB.
Demam berdarah disebabkan virus dengue yang dibawa oleh nyamuk aedes aegypti dan aedes albopictus. Virus tersebut akan masuk ke aliran darah manusia melalui gigitan nyamuk.
Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Bojonegoro meningkat tajam. Virus ini masuk ke dalam tubuh manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus.
Besarnya pemasukan ke Kabupaten Bojonegoro dari Dana Bagi Hasil (DBH) Migas membuat pendapatan menggelembung. Karena penggunaan yang belum semua, maka Sisa Lebih Penggunaan Anggara (SiLPA) yang akan masuk di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah – Perubahan (APBD-P) 2019 sangat tinggi.
Harga minyak dunia yang masih cenderung tinggi hingga akhir tahun 2018, membuat penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas untuk Kabupaten Bojonegoro dari Pemerintah Pusat cukup besar. Totalnya sekitar Rp2,284 triliun.