Mantan Kepala Desa (Kades) Drokilo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, Sutrisno, dituntut pidana penjara selama delapan tahun dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan Desa Drokilo.
Perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan Desa Drokilo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, mengungkap persoalan lain. Selain didakwa melakukan penyimpangan pengelolaan keuangan desa hingga menimbulkan kerugian negara Rp1,47 miliar, Eks Kepala Desa Drokilo, Sutrisno, juga disebut belum membayarkan sekitar Rp39 juta untuk gaji sejumlah pihak.
Fakta mengejutkan terungkap dalam persidangan perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan Desa Drokilo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya.
Kepala Desa (Kades) Drokilo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, Sutrisno, segera menghadapi agenda pembacaan tuntutan dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan desa dan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD).
Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bojonegoro sekaligus anggota DPRD Bojonegoro, Sukur Priyanto, angkat bicara terkait tudingan penggunaan ijazah palsu dan status lembaga pendidikan tempat dirinya menempuh pendidikan.
Korps PMII Putri (KOPRI) PC PMII Bojonegoro mendesak DPRD dan Pemkab Bojonegoro tidak mengesampingkan Raperda tentang Dana Abadi Daerah Bidang Lingkungan dari Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026, Senin (24/8/2026).
Poligami merupakan salah satu tema yang sering memancing perdebatan di tengah masyarakat. Tidak sedikit konflik rumah tangga yang muncul akibat praktik poligami, terutama ketika dilakukan tanpa izin atau sepengetahuan istri pertama.
Perceraian pada pasangan dengan usia pernikahan kurang dari lima tahun masih menjadi fenomena yang mendominasi di Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan data Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro hingga Juni 2026, tercatat sebanyak 477 perkara perceraian berasal dari pasangan yang usia pernikahannya belum genap lima tahun.
Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Bojonegoro menyatakan siap menghadapi berbagai kemungkinan perubahan regulasi kepemiluan, termasuk pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu daerah sebagaimana amanat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya menjatuhkan vonis empat tahun penjara kepada eks Kasatpol-PP Bojonegoro, Heru Sugiharto, dalam perkara dugaan korupsi Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Kecamatan Padangan Tahun Anggaran 2021.