Kasus dugaan penyimpangan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) di Kabupaten Bojonegoro kembali menjadi perhatian. Setidaknya delapan kepala desa (kades) sebelumnya telah terseret perkara hukum hingga dijatuhi hukuman penjara.
Alokasi Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) reguler Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2026 tersebar ke ratusan desa untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Dari daftar penerima, terdapat 10 desa yang mendapatkan alokasi terbesar dengan nilai mencapai miliaran rupiah.
Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menggelontorkan anggaran Rp170 Miliar melalui program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) kepada 330 desa pada tahun 2026 mendapat sorotan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro bakal menggelontorkan sekitar Rp170 miliar untuk program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Tahun Anggaran 2026. Anggaran tersebut digelontorkan untuk mendukung berbagai pembangunan di desa.
Perkembangan kemandirian desa di Kabupaten Bojonegoro terus menunjukkan tren positif. Hingga tahun 2026, sebanyak 361 dari 419 desa di Kabupaten Bojonegoro telah berstatus Desa Mandiri.
Bersama-sama untuk peduli terhadap kelompok rentan dan penguatan ketahanan keluarga menjadi pesan utama yang disampaikan Ketua TP PKK Kabupaten Bojonegoro, Cantika Wahono. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan pembinaan kepada kader PKK di Balai Desa Tembeling, Kecamatan Kasiman, Jumat (24/7/2026).
Pemkab Bojonegoro menggelar bimbingan teknis (Bimtek) Program Gayatri bagi para penerima manfaat sebagai langkah awal memastikan keberhasilan program pengentasan kemiskinan melalui usaha ayam petelur. Melalui Bimtek tersebut, penerima manfaat dibekali pengetahuan dan keterampilan dari hulu hingga hilir agar mampu mengelola usaha secara mandiri dan berkelanjutan.
Desa Karangsono, Kecamatan Dander, menjadi desa percontohan pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) bagi Perempuan dan Kelompok Rentan di Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan yang digelar pada Jumat (26/6/2026) ini merupakan kolaborasi Tim Inklusi Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) Bojonegoro bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bojonegoro.
Pemkab Bojonegoro terus berupaya memperkuat ketahanan pangan masyarakat melalui berbagai program intervensi. Salah satunya melalui kegiatan Intervensi Kerentanan Pangan Tahun 2026 yang digelar oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bojonegoro.
Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Bojonegoro terus berusaha ikut mendorong kesuksesan program-program Pemkab. Diantaranya porgram Gerakan Beternak Ayam Petelur Mandiri (Gayatri) dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS).