12.060 kursi disiapkan untuk calon siswa SMA dan SMK Negeri se-Kabupaten Bojonegoro. Yakni melalui pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 yang dilaksanakan secara daring dan transparan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
Seleksi terbukan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di lingkungan Pemkab Bojonegoro memasuki tahap penentu. Para kandidat pengisian lima Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adu gagasan dan kompetensi dihadapan panitia seleksi (Pansel), Senin-Selasa (8-9/6/2026).
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Bojonegoro terus mendorong pengembangan destinasi wisata berbasis potensi lokal. Salah satu inovasi yang kini diperkenalkan adalah KaGeT (Kedewan Geopark Trip), sebuah paket wisata yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman wisata terpadu di Kecamatan Kedewan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Inspektorat memperketat pengawasan pada proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB). Langkah ini diambil guna memastikan seluruh tahapan transisi pendidikan anak-anak di Bojonegoro mulai dari tingkat TK, SD, hingga SMP dan SMA bisa berjalan secara objektif, transparan, adil, dan bersih dari segala bentuk praktik koruptif.
Saat lampu panggung senyap dalam gelaran Bojonegoro Arts Circle di Gedung BCH Bojonegoro, seorang aktor muncul diantara penonton. Ia berbicara, bergerak, dan menjelma menjadi beragam wajah manusia dengan sebuah spot lampu sederhana yang dibawa dalam monolog Dalam Topeng-Topeng.
Program pemberdayaan berkelanjutan "NULong" yang diinisiasi LAZISNU Bojonegoro resmi di soft launching, Sabtu (30/5/2026) siang.
Tahapan pendaftaran Seleksi Terbuka lima Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro resmi ditutup. Sebanyak 24 peserta tercatat mendaftar untuk memperebutkan lima jabatan strategis kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang selama ini mengalami kekosongan.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menilai media massa turut berkontribusi terhadap meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Jawa Tengah pada 2025.
DPRD Jawa Timur resmi menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II yang digelar di Kantor DPRD Jawa Timur, Surabaya.
DPRD Jawa Timur bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyepakati perubahan nomenklatur perangkat daerah dengan menambahkan sektor ekonomi kreatif dalam struktur dinas. Melalui persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan susunan perangkat daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata resmi diubah menjadi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif.