Wacana Pilkada Tertutup Ramai Diperbincangkan Publik, Ini Pendapat Aktivis Demokrasi Bojonegoro
Di Bojonegoro, isu Pilkada tidak langsung tak hanya dibahas elite, tapi juga mendapat perhatian serius dari penyelenggara demokrasi.
Di Bojonegoro, isu Pilkada tidak langsung tak hanya dibahas elite, tapi juga mendapat perhatian serius dari penyelenggara demokrasi.
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Bojonegoro menolak wacana penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara tidak langsung yang kembali mencuat dengan alasan efisiensi anggaran. Wacana tersebut dinilai keliru dan berpotensi merusak prinsip dasar demokrasi.
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bojonegoro hari ini menggelar serangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Lahir (Harlah) ke-53 PPP. Kegiatan ini dikemas dalam bentuk pendidikan politik bagi kader dengan mengusung tema “Membangun Solidaritas Menjemput Kemenangan Pemilu 2029”, Minggu (04/01/2026).
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bojonegoro menggelar Rapat Evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV pada Senin (15/12/2025) sore, di Kantor Bawaslu Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memastikan kualitas dan akurasi data pemilih pasca tahapan pemilihan.
Lasuri kembali menakhodai Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Bojonegoro. Penunjukan Lasuri, diberikan pada saat Musyawarah Daerah (Musda) VI PAN Bojonegoro, Sabtu (29/11/2025).
Ratusan siswa SMKN 1 Bojonegoro mengikuti Sosialisasi Pengawasan Partisipatif yang digelar Bawaslu Kabupaten Bojonegoro pada Kamis (27/11/2025). Kegiatan ini menjadi langkah strategis Bawaslu untuk menanamkan kesadaran berdemokrasi sejak dini, khususnya bagi pemilih pemula.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Jatim terkait Raperda Penyelenggaraan Kehutanan melalui Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak. Dalam kesempatan itu, Emil menegaskan bahwa penyusunan Raperda telah dirancang berdasarkan kebutuhan ekologis, sosial, hingga ekonomi yang menjadi ciri khas wilayah Jawa Timur.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan dukungannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat. Raperda ini dinilai menjadi kebutuhan baru untuk menjawab dinamika sosial dan teknologi yang berkembang cepat.
Potensi besar budidaya ikan di Jawa Timur kembali mendapat sorotan usai Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menghadiri Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Gubernur atas Raperda Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam. Emil menilai sektor ini menyimpan peluang besar yang perlu diperkuat lewat regulasi.
Yudha Permana Putra resmi ditetapkan sebagai salah satu dari delapan struktur Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPTD) PKS Bojonegoro oleh DPP PKS. Penetapan ini menjadi tonggak baru dalam kepemimpinan partai di Bojonegoro, dengan semangat mendorong peran aktif anak muda dalam politik dan pembangunan daerah.