Tidak hanya Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) yang mengawasi ketat perusahaan belum daftarkan jaminan sosial. Sampai saat ini BPJS Ketenagakerjaan terus meningkatkan sosialisasi regulasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan agar dapat dipatuhi setiap pemberi kerja atau pengusaha.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro sudah menetapkan Perbub Nomor 1 Tahun 2017 tentang desa. Dimana di dalam Perbub tersebut mengatur 5 persen Dana Desa (DD) diperuntukan untuk membayar JKN bagi perangkat desa. Namun, kenyataan sampai saat ini implementasi tersebut belum berjalan baik di lapangan.
Tidak hanya pekerja formal saja, pekerja Informal seperti pengacara, tukang ojek, petani dan beberapa jenis lainnya yang terdaftar Bukan Penerima Upah (BPU) bisa mendapatkan JHT dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dari pekerja informal. Namun, sampai saat ini pekerja informal yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan masih minim.
Meski hari raya idul fitrri 1438 Hijiriyah telah berlalu dua pekan lalu, namun suana saling maaf-maafan masih berlangsung hari ini. Seperti di halaman studi Radio Malowopati, Sabtu (8/7/2017), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Bojonegoro menggelar halal bi halal beserta keluarga besar dinas tersebut.
Hidup ini berubah cukup pesat. Internet membuat perubahan makin cepat saja. Dulu, era tahun 90 an informasi tentang apapun, hanya bisa diperoleh dari sumber terbatas. Kita dapat informasi dari radio atau televisi dengan jumlah informasi yang masih bisa dihitung. Tapi kini, informasi bisa datang tiap detik, selalu berubah, tumpang tindih, seakan tak terbatas.
Beragam cara ditempuh untuk memberikan layanan kepada masyarakat khususnya dalam hal keterbukaan dan informasi. Untuk semakin meningkatkan kualitas layanan di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jumat (7/4/2017) siang di Pendopo Malwopati dilakukan launching Reaksi Cepat Pengaduan Rakyat.
Sebagai upaya mensukseskan program pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Semua kecamatan mulai sekarang ini akan dimasukkan data, melalui program Sistem Pantauan (Sispan) semua Camat mengikuti bimbingan teknis (Bimtek).