Mantan Kepala Desa (Kades) Drokilo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, Sutrisno, dituntut pidana penjara selama delapan tahun dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan Desa Drokilo.
Perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan Desa Drokilo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, mengungkap persoalan lain. Selain didakwa melakukan penyimpangan pengelolaan keuangan desa hingga menimbulkan kerugian negara Rp1,47 miliar, Eks Kepala Desa Drokilo, Sutrisno, juga disebut belum membayarkan sekitar Rp39 juta untuk gaji sejumlah pihak.
Fakta mengejutkan terungkap dalam persidangan perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan Desa Drokilo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya.
Sebanyak 7.353 keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Bojonegoro diblokir oleh pemerintah. Pemblokiran tersebut, berkaitan dengan adanya indikasi aktivitas judi online (judol) yang terdeteksi dalam sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Aksi pencurian uang kotak amal di sejumlah masjid dan musala di Kota Bojonegoro berhasil diungkap jajaran Satreskrim Polres Bojonegoro. Seorang pria berinisial IAS warga Kecamatan Dander diamankan setelah diduga beberapa kali membobol kotak amal di masjid dan musala.
Angka perceraian di Kabupaten Bojonegoro sepanjang tahun 2025 masih tergolong tinggi. Sebanyak 2.774 pasangan suami istri (Pasutri) kandas. Jumlah tersebut terdiri dari 2.086 cerai gugat dan 688 cerai talak.
Sepanjang tahun 2025, Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bojonegoro hanya menetapkan lima tersangka dalam kasus perjudian online (Judol). Angka tersebut, menurun dibandingkan tahun sebelumnya.
Judi dalam agama Islam biasa disebut maisir atau qimar. Menurut ulama lughot, kata maisir lebih umum daripada qimar, sehingga setiap qimar itu maisir dan tidak sebaliknya.
Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur menyampaikan tanggapan atas pendapat Gubernur terkait Raperda Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Juru Bicara Fraksi Gerindra, Ro’aitu Nafif Laha, menyatakan pihaknya sependapat dengan urgensi Gubernur dalam mengakomodasi isu-isu baru yang mempengaruhi ketenteraman masyarakat.
raksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Jawa Timur menyampaikan tanggapan atas pendapat Gubernur terkait Raperda Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Juru Bicara Fraksi PAN, Moch. Aziz, menyatakan apresiasinya karena gubernur sependapat dengan latar belakang serta ruang lingkup perubahan Perda.