Kebijakan penempelan stiker “Keluarga Miskin” yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengacu terhadap Data Kemiskinan Daerah (Damisda) semester 1 tahun 2025.
Ratusan mantan kepala desa (Kades) di Kabupaten Bojonegoro meminta tali asih Rp100 juta ke DPRD Bojonegoro. Permintaan tersebut, lantaran mereka telah jatuh miskin usai kalah dalam pertarungan Pilkades.
Sebanyak 408 Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Bojonegoro menerima tambahan masa jabatan selama dua tahun. Pemberian tersebut, menyusul disahkannya UU Nomor 3 Tahun 2024, tentang perubahan ke 2 atas UU Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.
Pesta deemokrasi di tingkat desa yang di Kabupaten Bojonegoro segera digelar. Dalam pelaksanaannya, Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak gelombang I Kabupaten Bojonegoro tahun 2022 memiliki setidaknya 28 tahapan khusus.
Sebanyak 5 bakal calon kepala desa dinyatakan gugur, setelah tidak lolos dalam seleksi administrasi yang dilakukan oleh masing-masing panitia desa dan ada yang mengundurkan diri.
Bakal calon Kepala Desa (Balon) dari 8 desa di Kabupaten Bojonegoro harus mengikuti ujian untuk menentukan lanjut tidaknya mereka bertarung dalam kontestasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak gelombang ketiga yang akan digelar pada 19 Februari 2020.
Kabar terkait salah satu syarat untuk menjadi calon Kepala Desa (Kades), harus mempunyai ijazah minimal S1 atau sarjana, ternyata tidak benar. Kabar tersebut sebelumnya berhembus dari informasi salah seorang Kepala Desa di Kabupaten Bojonegoro.
Setelah sukses menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak pada tahun 2016, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Bojonegoro, rencananya akan menggelar hal serupa pada tahun 2019 mendatang.
Polres Bojonegoro sampai saat ini masih menyelidiki dugaan kasus korupsi yang melibatkan mantan Kades Pragelan. Pengusutan kasus ini menindaklanjuti laporan dari sejumlah warga Desa Pragelan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro.